Infografis
Suara.com - Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono membeberkan sejumlah risiko jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ia awalnya menyampaikan, jika Jokowi benar-benar memimpin, maka PSI akan mempunya daya tawar politik yang tinggi terutama buat pemerintahan Presiden Prabowo.
"PSI akan memiliki posisi tawar lebih tinggi saat bernegosiasi dengan pemerintahan Prabowo—misalnya dalam penempatan kabinet, alokasi anggaran, atau pengesahan regulasi," kata Kristian kepada Suara.com, Kamis (12/6/2025).
Kendati begitu, sekali pun tinggi daya tawar politiknya, ada risiko jika Jokowi menjadi ketua umum PSI.
"Meskipun potensi daya tawar tinggi, ada risiko terfragmentasi: PSI berisiko dianggap “alat politik” Jokowi dan kehilangan legitimasi ideologis di kalangan pemilih muda progresif yang anti-elite," ujarnya.
Selain itu, kata dia, Jokowi juga akan dipertanyakan soal ideologi kepartaiannya usai pindah dari PDIP ke PSI.
"Selain itu, secara normatif, pindah raket dari PDIP ke PSI dapat memicu pertanyaan legitimitas konsistensi dalam ideologi politik kepartaian, yang dalam jangka panjang menurunkan trust capital," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kekuatan daya tawar politik Jokowi di PSI juga tak akan bersifat absolut.
"Pemerintahan Prabowo pun akan mempertimbangkan efek blowback di publik jika terlalu tunduk pada tuntutan PSI–Jokowi, sehingga bargaining power tidaklah absolut," pungkasnya.
Baca Juga: Ray Rangkuti Skakmat Sekjen Gibranku: Anak Muda Dukung Dinasti Politik, Itu Jauh Lebih Memalukan!
Sebelumnya, Presiden ke-7 Jokowi sempat masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun Jokowi tidak tertarik untuk menjadi ketua umum partai berlambang kabah tersebut.
"Ndak lah, yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapasitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali," kata dia saat ditemui, Jumat (6/6/2025).
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lebih tertarik menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Saya di PSI aja lah," tandas dia.
Meski tertarik bergabung ke PSI. Namun hingga saat ini belum dicalonkan untuk menjadi ketua umum PSI.
"(Berati di luar PSI tidak ada partai lain yang dipertimbangkan) Ya nggak tahu. Di PSI dicalonkan aja belum," jelasnya.
PSI juga akan menggelar kongres pertama di Kota Solo pada Juli 2025 nanti. Jokowi juga masuk dalam bursa calon ketua umum menggantikan Kaesang Pangarep.
Bahkan banyak kader PSI yang mendukung agar Jokowi menjadi Ketum PSI ke depan. Jokowi menyebut masih mengkalkulasi peluang maju sebagai ketum PSI seperti apa.
"Ya masih kalkulasi. Jangan sampai kalai nanti misalnya ikut, saya kalah," tandas dia.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, mengatakan, jika adanya usulan nama Joko Widodo atau Jokowi sebagai kandidat calon ketua umum PPP memang sengaja digulirkan.
Menurutnya soal keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi.
Hal itu disampaikan Ade menanggapi soal nama Jokowi juga diusulkan menjadi calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Ya, ini kan lontaran, ini kan masukan, ini kan gagasan, ini kan pendapat. Biarkan saja ini bergulir, biarkan saja ini mengalir, biarkan saja ini berkembang," kata Ade kepada Suara.com, Sabtu (31/5/2025).
Menurutnya, menjelang Kongres atau Muktamar partai wajar jika selalu muncul usulan-usulan.
"Kan keputusan itu nanti ada di Pak Jokowi. Begitu, biarkan saja ini berkembang," katanya.
Kendati begitu, Ade tetap mendoakan agar Jokowi mau menerima pinangan sebagai calon ketua umum PPP.
"Insyaallah kami mendoakan, ada hidayah dari Allah SWT menjadikan Pak Jokowi memilih hatinya kepada PPP. Kami berikhtiar," ujarnya
"Kita biarkan Pak Jokowi yang memilih sesuai dengan suasana kebatinannya. Biarkan Pak Jokowi yang menentukan sikapnya. Nggak usah kita ganggu itu. Begitu," sambungnya.
