Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan turun langsung ke area tambang menunjukan keberpihakan terhadap rakyat.
Bahkan, ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung keputusan Pemerintah yang secara tegas mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurutnya, keputusan itu ditempuh setelah Presiden Prabowo Subianto mendengar aspirasi rakyat.
"Pak Prabowo sering mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan kedaulatan itu telah diberikan kepada pemerintah, yaitu kepada Presiden," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat 13 Juni 2025.
"Karena itu Pak Prabowo menyampaikan bahwa paradigma sekarang ini adalah paradigma kerakyatan, karena itu apabila bicara tentang rakyat maka kita tidak akan pernah mundur dan ini sejalan dengan tagline Partai Golkar bahwa suara rakyat suara Golkar," sambungnya.
Idrus menyampaikan, pencabutan IUP itu ditetapkan setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengunjungi kawasan Raja Ampat.
Menurutnya, Bahlil memberikan informasi atas dampak lingkungan yang terjadi di Raja Ampat.
"Maka justru dengan adanya informasi yang dilaporkan kepada Pak Bahlil, sejatinya yang mendapat insentif politik, pemerintah secara keseluruhan," ujarnya.
Idrus menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi publik dalam pemberian informasi terhadap tambang di Raja Ampat.
Baca Juga: Tak Mau Gegabah, Bos Antam Tunggu Aba-aba dari Bahlil Soal Operasional Gag Nikel
Menurutnya, turunnya Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ke lokasi tambang untuk mendapatkan informasi secara langsung dari lapangan.
"Jadi orientasi bagaimana fakta itu, Pak Bahlil ke sana mencari pembenaran," katanya.
Ia mengklaim, Bahlil Lahadalia telah menunjukkan langkah-langkah keberpihakan kepada rakyat dalam merespons polemik tambang Nikel Raja Ampat.
Bahlil, kata dia, berani memutuskan penghentian sementara aktivitas tambang, lalu tinjau langsung aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat serta memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin usaha pertambangan (UIP) dari 4 perusahaan di Raja Ampat.
"Turunnya Ketua Umum DPP Partai Golkar merupakan pencerminan dari nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Apa itu? Ketika ada masalah rakyat, wujud daripada nilai-nilai patriotisme itu adalah harus didatangi. Ya kalaupun rakyat marah, harus didatangi. Dan yang paling penting lagi bahwa kalau ada masalah jangan lempar masalah dan jangan cuci tangan," katanya.
Pada kesempatan itu, Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa penerbitan IUP di Raja Ampat dipastikan bukan saat Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM.
Ia menyebut, kedatangan Bahlil ke Raja Ampat membuat permasalahan tambang di sana menjadi terang.
"Karena kedatangannya ke Raja Ampat, ke Sorong itu maka kemudian masalah ini terbuka dan karena kedatangan itu pada akhirnya ada aspirasi yang tersampaikan pada saat itu ke pemerintah pusat," kata Doli.
Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut, keputusan pencabutan izin tambang itu ditempuh setelah Bahlil Lahadalia melakukan pengecekan ke lokasi tambang nikel di Raja Ampat. Ia memastikan, Partai Golkar memberikan dukungan terhadap pelestarian alam di Raja Ampat.
"Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari Ketua Umum kami, standing position Golkar yang jelas untuk mempertahankan Raja Ampat itu sebagai wilayah dengan destinasi utama Pariwisata," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, pencabutan ini setelah adanya pelanggaran lingkungan dan masukan dari berbagai pihak daerah.
"Setelah kami melakukan rapat terbatas (ratas), dan menerima masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ditemukan adanya pelanggaran lingkungan oleh empat perusahaan. Selain itu, hasil temuan di lapangan serta aspirasi dari gubernur dan bupati juga menjadi dasar pertimbangan," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.
"Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP di luar Pulau Gag dicabut. Saya langsung menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Menteri KLHK dan Kementerian Teknis lainnya untuk mencabut izin-izin tersebut," sambung dia.
Adapun, Empat IUP yang dicabut antara lain, PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining.
Bahlil menuturkan, pencabutan ini dilakukan dengan alasan utama pelanggaran terhadap kaidah lingkungan hidup, serta keberadaan wilayah tambang yang dinilai sensitif secara ekologis.
"Kami juga menilai kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan nilai konservasi," katanya.
Bahlil juga menyampaikan, meskipun IUP tersebut diterbitkan sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan geopark, perlindungan ekosistem tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Sementara itu, PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat, dipastikan tidak termasuk dalam daftar pencabutan IUP.
"Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark. Tetapi Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita," katanya.
