Suara.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah menyatakan, di lokasi pertambangan sangat besar terjadi konflik horizontal antar masyarakat. Hal ini menjadi perhatian serta atensi serius dari Komnas HAM.
“Karena menyangkut banyak hal terkait pemenuhan HAM di Raja Ampat dan Papua secara umum terkait bagaimana pertambangan di Raja Ampat ini berpotensi cukup besar terjadinya konflik SDA atas aktivitas tambang nikel di Raja Ampat,” kata Anis, di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).
Dia mengatakan, dalam fase awal, Komnas HAM sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak terkait untituk mendapatkan data awal.
“Komnas HAM juga sudah melakukan identifikasi awal bahwa aktivitas pertambangan nikel di Papua berpotensi sangat kuat menimbulkan adanya pelanggaran HAM terutama di bidang lingkungan hidup,” ungkapnya.
Setiap warga negara, kata dia, memiliki hak dan dijamin dalam konstitusi untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup sehat.
“Kerusakan lingkungan luas dan potensi konflik SDA yang berpotensi menimbulkan konflik sosial secara horizontal tentu menjadi perhatian serius dari Komnas HAM,” jelasnya.
Karenanya, dalam waktu dekat Komnas HAM bakal mengambil langkah untuk melakukan pemantauan secara langsung di lokasi pertambangan. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Komnas HAM sebelumnya menyatakan bakal melakukan pemantauan di lokasi tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua. Komisioner Komnas HAM bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Saurlin P Siagian mengatakan, pihaknya bakal bertolak ke Raja Ampat pekan depan.
“Minggu depan. Hari Selasa,” kata Saurlin.
Baca Juga: Bantah Terima Aliran Dana dari Perusahaan Tambang di Raja Ampat, PBNU: Tudingan yang Sangat Keji
Saurlin menuturkan, dirinya bersama tim, bakal melakukan pemantauan di lokasi tambang nikel tersebut selama sekitar satu minggu.
Di sana, Saurlin mengaku bakal menjumpai sejumlah pihak. Terutama, masyarakat yang saat ini memiliki konflik horizontal antara mereka yang pro dan kontra.
“Kita akan jumpa para pihak, utamanya masyarakat yang saat ini ada konflik horizontal,” katanya.
Pasalnya, kekinian konflik horizontal antar masyarakat cukup mengkhawatirkan. Hal itu yang akan segera ditelusuri.
“Jadi itu cukup mengkhawatirkan konfilk horizontalnya, saya kira videonya sudah beredar luas, ada konflik horizontal antara yang kontra dan pro. Itu perlu segera kita telusuri,” ujar dia.
Selain bertemu dengan masyarakat, Komnas HAM juga ingin mengetahui perkembangan yang terjadi di lokasi pertambangan tersebut meski telah ditutup.
