REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan kembali pemerintah daerah (pemda) menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran sepanjang tidak bermewah-mewahan. Hal itu dimaksudkan untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut.
Namun meski sudah diizinkan oleh pemerintah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap melarang para pejabat yang bertugas di Provinsi Jawa Barat untuk menggelar rapat di hotel.
Keputusannya rupanya menarik perhatian publik dan tak sedikit orang yang menanyakan alasan di baliknya. Dedi Mulyadi lantas menjelaskannya dalam sebuah video singkat yang ia unggah melalui akun TikTok miliknya @dedimulyadiofficial.
"Hari ini banyak orang bertanya, 'Kang Dedi, kenapa sih keukeuh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya?'. Kita tahu ya Provinsi Jawa Barat itu terhampar Kabupaten Kuta, Kabupaten Kutanya ada yang besar atau yang kecil. Dan kemudian siapa sih yang harus mendapat perhatian utama?" kata mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Menurut Dedi Mulyadi, Jawa Barat memiliki wilayah yang sangat luas namun tidak semua daerah mendapatkan kemampuan keuangan daerah yang tinggi.
"Di Jawa Barat itu adalah daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah. Fiskalnya sangat rendah bagaimana? Pendapatan daerahnya kecil, habis untuk gaji pegawai, bahkan Kabupaten Pangandaran kasihan banget itu sama ibu bupatinya, kalau betemu saya selalu nangis. Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah lima bulan tidak bisa dibayar karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi," ujar Dedi Mulyadi.
Sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencoba untuk bersikap adil terhadap semua wilayah. Dedi Mulyadi ingin tidak ada kesenjangan antara daerah dengan pusat kota.
"Ibu bupatinya sudah ke Jakarta, kemana-mana untuk cari solusi, dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan. Nah, problemnya apa? Tidak boleh terjadi kesenjangan antara daerah dengan pusat kota," sambung Dedi Mulyadi.
Sebagai contoh, Dedi Mulyadi menilai jika mayoritas daerah terlalu mengeksploitasi alam namun tetap memiliki keuangan daerah yang terbatas untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerahnya.
"Kenapa kesenjangannya? Saya contohin ya. Kalau di daerah, dapatin pendapatan misalnya gali pasir, alamnya rusak, jalannya rusak. Gali batu, alamnya rusak, jalannya rusak. Kemudian babatin pohon, alamnya rusak, jalannya rusak. Pendapatannya ya segitu-gitu juga, ditambah nggak pernah jujur itu ngitung pendapatan pajak," imbuhnya lagi.
Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi di daerah perkotaan, di mana mayoritas turis memilih untuk berlibur.
"Tetapi di pusat kota yang hotelnya banyak, mereka mendapatkan uang itu relatif besar, dengan turis segala macam, itu tinggi. Setelah itu tidak ada kerusakan apapun. Beda dengan orang desa," jelas Dedi Mulyadi.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi menilai alangkah baiknya jika daerah-daerah dengan fiskal yang masih rendah untuk tidak menghamburkan dana melalui pengadaan rapat di hotel.
"Nah, pertanyaannya adalah apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJSnya belum terbayar, kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk, kemudian tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, dan berbagai ragam lagi, mau? Uang yang dikumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar," tanya Dedi Mulyadi.
Terlebih, Dedi Mulyadi tampaknya sangat mengetahui selera para pejabat yang enggan menggunakan fasilitas hotel yang biasa-biasa saja. Karena itu, Dedi Mulyadi melarang para pejabat di Provinsi Jawa Barat untuk melakukan rapat di hotel dan lebih baik menggunakan fasilitas yang telah disediakan, seperti kantor.
"Bintang satu, bintang dua, bintang tiga. Karena rata-rata pejabat nggak mau rapat di hotel melati. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi, pemerintah ini yasudah namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas," beber Dedi Mulyadi.
Gubernur yang juga akrab disapa dengan panggilan Kang Dedi Mulyadi ini pun menilai bahwa anggaran rapat di hotel dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting.
"Saat kita di toilet bintang lima, toiletnya keren banget, rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Nah, ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar BPJSnya belum kebayar, masa kita mau buangin duit?" ujarnya lagi.
Dedi Mulyadi kemudian meminta maaf karena "ngotot" agar para pejabat di Provinsi Jawa Barat bisa menyetujui keputusannya tersebut. Dedi Mulyadi merasa efisiensi tetap harus dilakukan.
"Untuk itu, saya mohon maaf menjadi gubernur yang keukeuh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat dan saya pun mengajak para bupati, wali kota, di seluruh Jawa Barat yang belum kaya-kaya amat, yang ngeluh ke saya karena dana fiskal daerahnya rendah, yuk kita efisien," pungkas Dedi Mulyadi.
TERPOPULER
