REGIONAL:
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan dirinya tak akan melakukan penggusuran rumah tinggal terhadap warga yang terdampak berbagai proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pramono Anung mengaku akan meniru kebijakan pendahulunya, Gubernur DKI periode 2017-2022, Anies Baswedan.
Hal ini disampaikan Pramono saat menjadi narasumber acara Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (15/6/2025).
Dalam acara itu, Anies sendiri turut hadir dan sempat duduk bersebelahan dengan Pramono sebelum naik ke atas panggung.
Menurut Pramono, warga yang terusir karena proyek Pemprov DKI Jakarta harus mendapatkan solusi berupa tempat tinggal baru yang layak.
"Mungkin cara saya sama dengan mas Anies, saya bukan orang yang mau menggusur, kita cari jalan keluar," ujar Pramono, Minggu (15/6/2025).
Pramono mengakui ada pihak yang sempat memintanya untuk melakukan penggusuran. Namun, ia menyatakan menolak dan lebih memilih mencarikan solusi untuk warga.
"Bagaimana supaya persoalan-persoalan di lapanga, kan ada yang pengin saya menggusur, Mas Anies. Tapi saya bilang nggak," ucapnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya menertibkan warga yang tinggal di lahan pemerintah secara ilegal.
"Kita cari jalan keluar, tetapi bagi warga yg tidak tertib menggunakan tempat-tempat yang bukan haknya harus kita tertibkan," ucapnya.
Ia sendiri mengaku sudah menginstruksikan jajarannya untuk memberi perhatian khusus pada persoalan ini.
Dengan mencari solusi berupa tempat tinggal pelaksanaan proyek pemerintah, khususnya penataan kota bisa tetap berjalan.
"Kemarin secara terbuka disini banyak hadir para wali kota, saya bilang sama mereka 'yang seperti ini harus dibersihkan' dan untuk itu saya yakini bahwa Jakarta kalau sudah bukan menjadi ibu kota, maka akan menjadi berandanya ASEAN, menjadi tempat sebagai kota yang nantinya harapannya menjadi kota global," pungkasnya.
Larang Pengambilan Air Tanah
Sementara dalam kabar lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo baru-baru ini mengatakan, melarang pengambilan air tanah di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang bisa mengancam keselamatan warga pesisir.
TERPOPULER