Suara.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa penangguhan penahanan yang diajukan buronan kasus dugaan korupsi pada pengadaan E-KTP Paulus Tannos ditolak oleh pengadilan Singapura.
Namun, dia menegaskan bahwa perjalanan hukum Paulus Tannos untuk bisa ekstradisi kembali ke Indonesia masih panjang.
Pasalnya, Supratman menjelaskan, setelah penangguhan penahanan ditolak, Paulus Tannos akan menjalani sidang di Pengadilan Singapura untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya ekstradisi.
“Kita tinggal menunggu, prosesnya masih akan panjang, Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat terus berkoordinasi dengan KPK, kemudian Mabes Polri lewat Divisi Hubungan Internasional dan juga Kejaksanaan Agung terus melakukan komunikasi, karena nanti tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Juni ini akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan pokok perkara yakni apakah permintaan ekstradisi kita itu akan dikabulkan atau ditolak,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).
Tidak hanya itu, proses hukum Paulus juga masih akan berlanjut jika setelah putusan mengenai ekstradisi dibacakan, ada pihak yang mengajukan banding.
Dia menjelaskan bahwa Pengadilan Singapura akan memberikan kesempatan kepada pihak Kejaksaan Singapura dan Paulus Tannos untuk mengajukan satu kali banding setelah putusan dibacakan.
“Setelah keputusan kalau ternyata nanti dinyatakan permohonan ekstradisi kita diterima, masing-masing pihak baik kita sebagai pemohon maupun yang bersangkutan masih memungkinkan untuk mengajukan upaya banding sekali dan karena itu kita tunggu,” tandas Supratman.
Sebelumnya pengadilan Singapura menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan buronan kasus dugaan korupsi pada pengadaan E-KTP Paulus Tannos.
Menanggapi itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Praseti mengatakan pihaknya menyambut baik langkah Singapura
"KPK menyambut positif putusan pengadilan Singapura yang telah menolak permohonan penangguhan DPO Paulus Thanos (PT), sehingga terhadap PT akan tetap dilakukan penahanan," kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).
Dengan begitu, Paulus Tannos akan tetap melanjutkan persidangan affidavit untuk menentukan proses ekstradisinya ke Indonesia. Sidangnya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.
"KPK berharap proses ekstrdisi DPO PT berjalan lancar, dan menjadi preseden baik kerja sama kedua pihak, Indonesia-Singapura, dalam pemberantasan korupsi," ujar Budi.
Budi menjelaskan bahwa KPK secara intens telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan KBRI Singapura untuk memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi ini.
Paulus Tannos Ajukan Penangguhan Penahanan
Kementerian Hukum mengungkapkan buronan kasus korupsi pada pengadaan E-KTP Paulus Tannos mengajukan penangguhan penahanan ke pengadilan Singapura.
TERPOPULER
