Suara.com - Tiga mahasiswa mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Blitar, Jawa Timur.
Para mahasiswa tersebut diringkus anggota Paspampres saat membawa sejumlah poster.
Poster tersebut diantaranya bertuliskan, 'Dinasti tiada henti', 'Omon-omon 19 juta lapangan kerja', 'Semangat terus bikin bualan mas Wapres Gibran' dan 'konstitusi?!!'.
Video saat sejumlah mahasiswa diamankan anggota Paspampres tersebut terlihat di X alias Twitter dengan akun @/bangherwin pada Selasa, 18 Juni 2025.
"Apakah ini yang dinamakan Demokrasi pak Prabowo? Saya kira wajar saja ketika rakyat menagih janji kepada Gibran yang bilang '19 juta lapangan pekerjaan'," tulisnya.
Sejumlah warganet bereaksi atas postingan tersbeut. Apalagi melihat tingkah Paspampres yang menahan salah satu mahasiswa dengan cara mengalungkan tangan di leher.
Belum lagi saat seorang mahasiswa lain berusaha menghindar, ia kembali dikejar dan diamankan.
"Ini harus di up, pemerintah melakukan kekerasan, otoriter. Lagian spanduk tulisan tangan doang, ya Allah," kata warganet.
"Mulai masuk pada era pembungkaman. Diktaktor antikritik, demokrasi omon-omon, reformasi jilid II akan terjadi," sahut yang lain.
Baca Juga: Sisi Gelap Internship di Industri Kreatif: Magang atau Kerja Rodi?
"Digaji rakyat tapi kok berani mukulin rakyat?" kata warganet.
"Takut kok sama tulisan. Memang nggak boleh dikritik rakyat? Bahaya kalau pemimpin nggak suka dikritik," timpal yang lain.
Terkait insiden ini, Wakapolres Blitar Kota Kompol Subiyantana memberikan penjelasan bahwa tiga orang yang ternyata anggota PMII ( Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) ini hanya dihalau.
Tujuannya, agar tidak menerobos iring-iringan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hendak makan siang.
"Ada tiga orang yang menerobos rombongan Wapres dan saat itu oleh Paspampres dihalau atau dipinggirkan agar jangan sampai menganggu. Peristiwa sekira pukul 12.30 WIB," kata dia, Rabu (18/6/2025).
Subiyantana juga menerangkan, tiga orang tersebut tidak ditahan. Melainkan diperbolehkan pulang dan tidak harus melewati proses hukum.
