Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) telah tersalurkan sebesar Rp 4,4 triliun per 12 Juni 2025 dari anggaran awal Rp 71 triliun untuk tahun 2025.
"MBG yang dari waktu ke waktu kami laporkan, per tanggal 12 Juni, telah dibelanjakan BGN sebesar Rp 4,4 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, penyaluran anggaran MBG terserap sekitar Rp 300-Rp 500 miliar tiap bulannya pada tiga bulan pertama tahun, kemudian nilainya bertambah rata-rata senilai Rp1 triliun sejak Maret hingga Mei 2025.
Selanjutnya, serapan anggaran MBG lebih cepat lagi, yakni bertambah Rp1,1 triliun dari catatan 31 Mei (Rp 3,3 triliun) dalam 12 hari.
Dari segi penerima manfaat, program MBG telah menjangkau 4,89 juta orang yang dilayani oleh 1.716 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum.
Sebagai catatan, anggaran MBG rencananya akan mencapai Rp 171 triliun untuk tahun ini, seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta target penerima MBG mencapai 82,9 juta penerima yang dilayani oleh 32 ribu SPPG dari target awal 17,9 juta penerima.
"Kami menyiagakan anggaran tambahan sampai dengan Rp 100 triliun, yang nanti realisasinya akan kami sampaikan secara rutin, tentu bergantung pada kecepatan realisasi penerima manfaat oleh Badan Gizi Nasional," ujar Suahasil.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal bahwa anggaran program MBG bisa menembus Rp 300 triliun pada 2026.
Luhut menyebut anggaran MBG yang dialokasikan sebesar Rp 171 triliun pada tahun ini lebih banyak berfokus pada wilayah Jawa.
Baca Juga: Beredar Foto Menu MBG Diganti Kudapan Tinggi Kadar Gula, Bikin Orangtua Geram
Sementara itu, dia meyakini MBG bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat program ini melibatkan banyak aktor ekonomi sehingga perputaran ekonomi bisa ditingkatkan.
Maka, Luhut mendorong agar program ini terus diperluas cakupan penerimanya, termasuk anggarannya.
