Bisa Ikut Bangun Daerah, Pimpinan DPD RI Dorong Program MBG Prabowo Diakselerasi

Suara.com - Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diakselerasi. Pasalnya, ia menilai program itu diyakini menjadi pilar strategis pembangunan nasional berbasis daerah.

Ia menyampaikan MBG tdak hanya memastikan keadilan gizi bagi masyarakat rentan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, menggerakkan ekonomi lokal, hingga untuk percepatan agenda kesejahteraan.

Hal itu diutarakan Tamsil Linrung saat meninjau Dapur MBG di SPPG Pesantren Mandiri Makassar, Unit Lau.

"MBG adalah langkah nyata mendorong pembangunan daerah yang inklusif, memenuhi kebutuhan gizi rakyat sekaligus membangun fondasi sosial yang tangguh di seluruh pelosok Indonesia," kata Tamsil dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

Dalam kunjungannya, Tamsil mengaku menyaksikan langsung operasional dapur MBG, mulai dari pengolahan bahan pangan lokal hingga distribusi makanan bergizi.

Ia menyoroti dampak MBG dalam pemberdayaan ekonomi daerah melalui pendekatan padat karya.

Menurutnya, MBG melibatkan tenaga kerja lokal, petani, dan pelaku UMKM sebagai rantai pasok, sehingga menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa dan kecamatan.

"MBG tidak hanya menyuplai nutrisi, tetapi juga membangun fondasi sosial yang kuat. Menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan sektor riil seperti pertanian dan usaha mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ini adalah katalis pembangunan ekonomi daerah yang sustainable, memperkuat kemandirian lokal," katanya.

Lebih lanjut, Tamsil mengapresiasi semangat gotong royong dalam implementasi MBG.

Baca Juga: Tak Langsung Dimasak, Penerima MBG Kini Cuma Diberi Bahan Mentah

Program ini, menurutnya, menggambarkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam mengentaskan kerentanan sosial dari akar rumput.

"MBG adalah cerminan nilai luhur bangsa, di mana kita bahu-membahu memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Saya mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo menjadikan ini prioritas nasional," tegasnya.

Politisi asal Sulawesi Selatan ini juga menegaskan komitmen DPD RI dalam mendorong keberhasilan program MBG di seluruh wilayah, khususnya di daerah-daerah yang selama ini menghadapi tantangan dalam memenuhi gizi masyarakat miskin.

“Sebagai wakil daerah, saya memandang program ini sangat relevan. Tidak hanya mengurangi beban hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat basis ketahanan pangan lokal melalui dapur komunitas seperti ini,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya pelibatan lembaga pendidikan dan pesantren dalam pelaksanaan MBG, karena menurutnya, lembaga keagamaan memiliki infrastruktur sosial dan kepercayaan masyarakat yang kuat.

"Pesantren bukan hanya tempat belajar agama. Ia pusat keteladanan sosial. Ketika dapur MBG hadir di pesantren, maka kita sedang mengintegrasikan keimanan dengan kerja-kerja kerakyatan. Ini penting dalam memperkuat basis kredibilitas program pemerintah," pungkasnya.

Anggaran Akan Melonjak

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan kemungkinan besar anggaran program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2026 akan melonjak drastis hingga mencapai Rp 300 triliun.

Angka ini hampir dua kali lipat dari anggaran tahun ini yang tercatat Rp 171 triliun, sebuah peningkatan yang disambut Luhut dengan optimisme.

Luhut menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar inisiatif pemberian makan, melainkan sebuah instrumen vital untuk mendukung kehidupan masyarakat miskin dan mewujudkan kesetaraan di Indonesia.

Menurutnya, program ini memiliki dampak ganda, tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga secara signifikan mendorong perputaran roda perekonomian daerah.

Salah satu dampak krusial dari program MBG, menurut Luhut, adalah pembentukan rantai pasok di pedesaan. Operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah akan diprioritaskan untuk memanfaatkan bahan baku dari produsen lokal.

Hal ini secara langsung akan memutar roda ekonomi daerah dan menciptakan sektor ekonomi baru di pedesaan, kabupaten, dan wilayah lainnya.

"Kita akan membangun rantai pasokan karena ini. Kemudian kita bisa melihat sektor ekonomi baru di daerah pedesaan, di kabupaten dan di daerah lain. Jadi kita tidak fokus di satu daerah," ujar Luhut dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Luhut juga menyoroti bagaimana penyebaran anggaran MBG yang lebih merata di seluruh Indonesia akan membawa dampak positif.

"Jadi bayangkan Rp 171 triliun, biasanya kita taruh di Jawa saja, tapi sekarang kita sebar di seluruh Indonesia. (Anggaran MBG) tahun depan bisa mencapai Rp 300 triliun," tambahnya.

Luhut meyakini bahwa perluasan program MBG yang merata di seluruh tanah air dapat menjadi katalisator bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Namun, ia menekankan pentingnya program ini didukung oleh kerja sama tim yang kuat dan sistem kerja yang detail.