Infografis
Suara.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mendorong pemerintah daerah tak luput dalam melakukan pengembangan kawasan pesisir.
Ia mencontohkan seperti pengembangan kawasan pesisir Jakarta-Banten yang dilakukan di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Menurutnya, kawasan ini tidak hanya menyuguhkan infrastruktur modern, tetapi juga berhasil menciptakan ruang publik yang nyaman dan terbuka bagi semua kalangan.
Ia menilai pengembangan kawasan tersebut mengedepankan pendekatan visioner dalam tata ruang kota.
Selain itu, tata kota yang mengusung konsep integrasi akan membuat mobilitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari lebih efisien.
"Saya melihat pengembangannya sangat visioner. PIK 2 ini menjadi tempat yang hidup, bukan sekadar hunian tapi juga ruang interaksi sosial dan budaya. Cocok untuk keluarga, anak muda, bahkan untuk urusan kerja," ujar Karding kepada wartawan, Selasa (24/6/2025).
Dalam kunjungannya baru-baru ini, Karding menyoroti potensi kawasan tersebut sebagai model pengembangan kota yang efisien, inklusif, dan terintegrasi dengan berbagai fasilitas publik.
"Saya senang kalau ke PIK 2 karena suasananya bagus, kulinernya juga enak-enak. Jadi saya sudah berkali-kali ke PIK 2 ini," ungkap Karding.
Ia mengakui proyek sejenis ini yang dikelola dengan baik bisa menjadi contoh nyata sebuah wilayah pesisir bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama lewat sektor kuliner dan wisata gaya hidup yang terus berkembang.
Baca Juga: Koar-koar Ijazah Palsu, Roy Suryo Ternyata Pendukung Jokowi: Memang Top, Beliau Pintar!
"Kalau daerah lain bisa mengembangkan kawasan seperti ini, saya kira akan berdampak sangat positif bagi pemerataan pembangunan," imbuhnya.
Ia pun mendorong agar konsep serupa bisa diadopsi di berbagai wilayah pesisir lainnya, termasuk di kota-kota besar dan kawasan padat penduduk.
Menurutnya, pengembangan ruang kota yang menggabungkan fungsi mobilitas, ekonomi, dan sosial secara seimbang dapat mendorong efisiensi pergerakan masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap ruang publik yang berkualitas.
Ia pun mendorong agar konsep serupa bisa diadopsi di berbagai wilayah pesisir lainnya, termasuk di kota-kota besar dan kawasan padat penduduk.
Menurutnya, pengembangan ruang kota yang menggabungkan fungsi mobilitas, ekonomi, dan sosial secara seimbang dapat mendorong efisiensi pergerakan masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap ruang publik yang berkualitas.
"Kalau daerah lain bisa mengembangkan kawasan seperti ini, saya kira akan berdampak sangat positif bagi pemerataan pembangunan," pungkasnya.
Sebelumnya, Pengamat Politik dari Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago menilai pengembangan kawasan pesisir akan memberikan banyak manfaat. Bahkan, pendapatan negara juga akan bertambah signifikan jika hal itu dilakukan.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah ikut turun tangan dalam pengembangan seperti reklamasi kawasan pesisir. Misalnya, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek itu.
“Jika tujuan utama reklamasi adalah meningkatkan pendapatan negara, maka sebaiknya pemerintah ikut terlibat langsung, misalnya melalui BUMN, agar manfaatnya bisa lebih maksimal,” ujar Faisyal kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).
“Proyek ini bisa menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan nilai properti dan bisnis lokal,” tambahnya.
Faisyal juga menekankan pentingnya menjaga agar proyek reklamasi tidak berubah menjadi kawasan eksklusif yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia menyoroti perlunya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Kemudian, para nelayan dan penduduk setempat harus tetap memiliki akses dan dapat berpartisipasi dalam perkembangan kawasan tersebut.
Dengan demikian, manfaat dari proyek reklamasi diharapkan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
“Pemerintah dan pengembang harus memastikan proyek ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai ada kelompok yang merasa dirugikan,” tambahnya memungkasi.
