Keterangan ini seolah-olah menunjukkan bahwa pengurusan berkas pencalonan dilakukan oleh tim internal Jokowi, bukan oleh partai pengusung.
Upaya Hukum dan Keterbukaan Data
Muhammad Taufiq juga menceritakan latar belakang mengapa ia akhirnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan. Ia mengklaim bahwa sebelum melayangkan gugatan, pihaknya telah mengirimkan surat resmi untuk meminta klarifikasi dan data kepada berbagai institusi.
"Sebelum mengajukan gugatan itu, kami sudah mengirim surat kepada KPU, SMAN 6, kepada UGM dua kali begitu. Jawabannya sama, mereka tidak berhak untuk membuka data itu," jelasnya.
Penolakan inilah yang mendorongnya untuk membawa masalah ini ke ranah pengadilan.
Dalam percakapannya dengan Eko Sulistyo, Taufiq juga menyinggung soal "public expose". Menurutnya, Eko Sulistyo sependapat bahwa data seorang pejabat publik seharusnya bisa diakses secara terbuka dan tidak perlu disembunyikan.
"Kalau seorang sudah jadi pejabat dan selesai, datanya itu tidak perlu disembunyikan, itu menurut Eko Sulistyo," pungkas Taufiq.
