Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku tidak pernah merestui pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku sebagai anggota DPR RI dengan cara suap.
Bahkan, Hasto menyebut dirinya sempat menegur Saeful Bahri ketika mendengar informasi soal adanya permintaan sejumlah uang 'operasional'.
Hal itu dia sampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan dengan agenda pemeriksaan Hasto sebagai terdakwa.
"Saya menerima laporan bahwa saudara Saeful meminta dana kepada Harun Nasiku, maka, kemudian tindakan saya adalah memberikan teguran keras kepada saudara Saeful Bahri," kata Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/6/3025).
Tak hanya itu, Hasto juga mengaku telah meminta langsung agar Harun Masiku tidak memberikan uang sepeserpun kepada Saeful Bahri.
Saeful Bahri bahkan diminta untuk datang ke Rumah Aspirasi yang berada di Jalan Sultan Syahrir, Jakarta Pusat untuk ditegur secara langsung.
Sebab, Hasto mengaku sudah melarang pemberian uang suap kepada Eks Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Kemudian, Saeful meminta maaf atas tindakannya.
"Saya menyampaikan seperti ini 'kamu kenapa minta minta dana ke Harun Masiku, sejak awal saya menegaskan dilarang meminta-minta dana' dan kemudian saudara Saeful meminta maaf. Tidak ada perbincangan pembahasan terkait dengan KPU termasuk lobi-lobi dengan KPU," ujar Hasto mengulanh pernyataannya saat itu kepada Saeful Bahri.
Teguran keras kepada Saeful Bahri juga ditunjukkan Hasto dengan tidak mengundang Saeful dalam acara yang digelarnya.
"Jadi karena saya menerima informasi saudara Saeful Bahri meminta, saya langsung memberikan teguran kepada saudara Saeful Bahri. Kemudian dia langsung meminta maaf, karena setelah itu saya mengadakan acara di Rumah Sspirasi tidak saya undang karena saya memberikan teguran keras kepada Saeful," tandas Hasto.
Dakwaan Jaksa
Dalam sidang sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
TERPOPULER
