Evaluasi Haji 2025: DPR Temukan Banyak Masalah, Pembentukan Pansus Jadi Sorotan

Suara.com - Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 dipastikan bakal dievaluasi dan tidak menutup kemungkinan DPR bakal membentuk panitia khusus (pansus), sebab pada kenyataannya banyak permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa evaluasi penyelenggaraan haji akan dilakukan setelah semua Jemaah kembali pulang ke tanah air.

"Untuk evaluasi haji 2025 ini, kita konsen sekarang bagaimana ancaman keamanan globalnya. Kita akan fokus dulu pemulangan haji, sekaligus kita akan evaluasi," kata Cucun di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji ini menyampaikan bahwa DPR sudah mengantongi sejumlah catatan atas buruknya pelayanan penyelenggaraan haji 2025.

"Catatan-catatan sudah ada semua dari timwas kemarin, dari proses pemberangkatan, kekacauan data yang sampai masuk nota diplomatnya dari Duta Besar Saudi. Kemudian juga terkait pelaksanaan di sana, kayak orang biasa didorong Madinah, Mekah, kan masuk nota diplomasi gitu," kata Cucun.

Selain itu, sejumlah permasalahan lain yang menjadi sorotan DPR yakni terpisahnya jemaah hingga konsumsi.

"Ada orang tua yang terpisah dengan pendampingnya, ada lansia terpisah dengan si pendamping dari si Indonesia, Kemenag, melakukan, PPIH ya, Panitia Penyelenggaraan Haji, melakukan rekonsiderasi data."

"Makanya kita akan gali, termasuk kok bisa jalan dari Muzdalifah ke Mina. Kemudian ada juga laporan berapa kali makan katanya orang nggak terima makan," kata Cucun.

"Kemudian juga kami juga di pimpinan sudah terima bahwa makanannya tidak sesuai dengan kontrak. 150 gram yang ada cuman paling 60-70 gram. Nah ini akan semua kita kaji," sambungnya.

Cucun menilai evaluasi bisa dilakukan melalui pembentukan pansus. Kekinian, rencana pembentukan pansus itu akan segera dibahas.

Harus Pansus

"Sekarang kita nanti di rapim akan dibahas. Untuk evaluasi ini ya. Jadi dalam rapim terdekat, kita akan bahas tingkat pimpinan, kalau misalkan ini kita akan serahkan melalui panja-panja. Kalau menurut saya sih ini karena lintas komisi harus pansus. Karena tingkat lintas AKD," kata Cucun.

Sebelumnya, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muslim Ayub mengusulkan pembentukan pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025.

Usulan tersebut muncul seusai banyaknya keluhan dari Jemaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji.

"Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan," kata Muslim dikutip dari keterangannya di Mekkah, Selasa 10 Juni 2025.

Ia mengatakan, banyak jemaah sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan.

Hal tersebut, kata dia, telah menimbulkan berbagai macam reaksi ketidakpuasan dan tak boleh terjadi di penyelenggaraan Haji tahun berikutnya.

"Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI," katanya.

Adanya pansus itu, kata dia, akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.

Selain itu, disoroti juga peristiwa inisiatif jemaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus.

"Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik," katanya.

Lebih lanjut, ia pun berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026.

Ia juga mengapresiasi semangat para jemaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.

Muslim berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji.

"Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi," katanya.