Puan Maharani Ungkap Rencana DPR Sikapi Putusan MK Soal Pemilu: Bakal Ada Efek ke UU Pemilu?

Erick Tanjung, Bagaskara Isdiansyah

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:58 WIB
Puan Maharani Ungkap Rencana DPR Sikapi Putusan MK Soal Pemilu: Bakal Ada Efek ke UU Pemilu?
Ketua DPR RI Puan Maharani. [Suara.com/Bagaskara}

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa semua fraksi di parlemen akan berkumpul membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan Pemilu nasional dan daerah.

Hal itu dilakukan usai DPR menggelar rapat konsultasi dan menerima masukan dari pemerintah terkait putusan MK tersebut.

"Jadi kami semua partai akan berkumpul setelah kemarin mendengarkan masukan dari pemerintah dan wakil dari masyarakat. Dan nanti DPR mewakili partai politik melalui fraksi-fraksinya akan menyuarakan," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.

Lebih lanjut, Puan menuturkan, Fraksi PDIP akan mencermati dan mengkaji terlebih dahulu putusan MK tersebut.

"Karena memang dalam undang-undang dasar sebenarnya kan Pemilu itu digelar lima tahun sekali. Makanya ini perlu dicermati oleh semua partai politik, imbas dari keputusan MK tersebut," katanya.

Selain itu, putusan MK soal pemisahan Pemilu pusat dan daerah juga akan berdampak pada Undang-undang Pemilu.

"Nantinya kan tentu saja itu akan ada efeknya ke Undang-undang Pemilu. Tapi Undang-undang Pemilunya juga belum kami bahas, dan pemerintah akan mencermati keputusan dari MK tersebut," ucapnya.

Hasil Kajian Sementara DPR

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda membocorkan hasil kajian sementara DPR dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dengan daerah.

baca juga

Kajian itu dibahas dalam rapat konsultasi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Juni kemarin, yang dihadiri pimpinan DPR, Komisi II DPR, Komisi III DPR, dan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Kemudian dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Hukum (Menkum), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta unsur penyelenggara pemilu.

Menurutnya, dari kajian sementara ada beberapa persoalan yuridis dari putusan MK.

"Dari kajian sementara kami paling tidak ada beberapa persoalan yuridis yang sangat serius," kata Rifqi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin kemarin.

Pertama, putusan MK soal pemisahan pemilu sudah mendahului pembentuk Undang-Undang Dasar.

"Dimana pembentuk Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Demokratis itu maknanya bisa langsung bisa tidak langsung, tapi kemudian MK dalam tanda kutip menyimpulkan bahwa harus dilakukan pemilu yang itu artinya dipilih secara langsung," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Was wes wos Pemilu Nasional-Daerah Dipisah MK hingga Update Usul Pemakzulan Gibran

Was wes wos Pemilu Nasional-Daerah Dipisah MK hingga Update Usul Pemakzulan Gibran

Video | Selasa, 01 Juli 2025 | 16:29 WIB

Bakal Lebih Sederhana? Ternyata Ini Dampak Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah oleh MK

Bakal Lebih Sederhana? Ternyata Ini Dampak Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah oleh MK

News | Selasa, 01 Juli 2025 | 16:06 WIB

Pakar Tegaskan Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Harus Diikuti Penyelenggara Tanpa Hasrat Politik

Pakar Tegaskan Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Harus Diikuti Penyelenggara Tanpa Hasrat Politik

News | Selasa, 01 Juli 2025 | 16:01 WIB

Terkini

Pakai Nomor Kedua untuk Privasi Digital: Solusi Tepat atau Justru Berisiko?

Pakai Nomor Kedua untuk Privasi Digital: Solusi Tepat atau Justru Berisiko?

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 06:42 WIB

Penerimaan Pajak Seret, Mampukah Kemenkeu Raup Rp514 Triliun dalam 2 Bulan?

Penerimaan Pajak Seret, Mampukah Kemenkeu Raup Rp514 Triliun dalam 2 Bulan?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 06:30 WIB

Simulasi Gaji UMP 2027 Berbagai Skenario: Naik 5% Sampai 9,5% Jadi Berapa?

Simulasi Gaji UMP 2027 Berbagai Skenario: Naik 5% Sampai 9,5% Jadi Berapa?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 06:21 WIB

Xiaomi Siapkan HP Layar Lebar 16:9, Desainnya Beda dari Smartphone Biasa

Xiaomi Siapkan HP Layar Lebar 16:9, Desainnya Beda dari Smartphone Biasa

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 06:15 WIB

Skema Penghitungan UMP dan UMK 2027, Bakal Naik Banyak?

Skema Penghitungan UMP dan UMK 2027, Bakal Naik Banyak?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 06:06 WIB

Jangan Simpan di Sembarang Toples! Ini 5 Kesalahan yang Bikin Bubuk Matcha Jadi Hambar dan Pahit

Jangan Simpan di Sembarang Toples! Ini 5 Kesalahan yang Bikin Bubuk Matcha Jadi Hambar dan Pahit

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 06:05 WIB

4 Cara Memblokir Pengguna WiFi IndiHome yang Tidak Dikenal, Koneksi Internet Kembali Ngebut

4 Cara Memblokir Pengguna WiFi IndiHome yang Tidak Dikenal, Koneksi Internet Kembali Ngebut

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 06:05 WIB

Bareskrim Bongkar Dua Kasus TPPU, Sita Rp28 Miliar dan 120 Ribu Liter Solar

Bareskrim Bongkar Dua Kasus TPPU, Sita Rp28 Miliar dan 120 Ribu Liter Solar

Foto | Selasa, 17 November 2026 | 06:00 WIB

AS Gunakan Teknologi Drone untuk Modifikasi Cuaca, Lebih Efektif Dibanding Pesawat?

AS Gunakan Teknologi Drone untuk Modifikasi Cuaca, Lebih Efektif Dibanding Pesawat?

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 05:35 WIB

Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 05:31 WIB

×