Infografis
Suara.com - Proyek penulisan ulang sejarah nasional yang tengah digarap pemerintah dinilai berpotensi terlalu menglorifikasi masa pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto.
Sejarawan senior, Asvi Warman Adam menyatakan meski proyek itu telah diklaim mencapai 80 persen, namun publik hingga kini belum mengetahui secara jelas perubahan apa saja yang telah dilakukan. Ia khawatir adanya penghilangan aspek-aspek penting dalam sejarah Indonesia yang berdampak besar secara internasional.
"Mereka mengatakan itu sudah 80 persen, tapi kita kan tidak tahu yang berubah itu apa. Tapi kalau dari konsep bulan Januari itu terlihat betul itu membesar-besarkan jasa orde baru ya, Soeharto, yang penuh dengan pembangunan di berbagai bidang," kata Asvi kepada Suara.com, dihubungi Selasa (1/7/2025).
Lebih lanjut, Asvi memperingatkan bahwa narasi sejarah yang disusun tanpa keseimbangan akan menyesatkan generasi muda. Ia mencontohkan bagaimana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada 1965 dan 1968 justru berpotensi disamarkan jika hanya menonjolkan keberhasilan ekonomi Orde Baru.
Dampak dari tindakan itu, kata Asvi, akan membuat generasi muda mendapatkan informasi yang keliru terhadap sejarah.
"Hal-hal yang terjadi pada masa lalu mestinya diketahui oleh generasi muda. Misalnya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965, yang terjadi pada tahun 1968 itu kan harus diketahui oleh generasi muda gitu. Supaya itu tidak terulang lagi," tegasnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan sejarawan Asep Kambali. Ia menilai proses penulisan ulang sejarah yang dilakukan secara tertutup dan tanpa pelibatan luas komunitas sejarawan berpotensi besar menjadi alat politik kekuasaan.
"Kekhawatiran itu sangat beralasan. Bila penulisan ulang sejarah dilakukan secara tergesa-gesa dan tertutup, apalagi diklaim mendekati rampung tanpa pelibatan luas komunitas sejarawan, maka patut dicurigai ada kepentingan politik di baliknya," ujar Asep.
Ia menekankan pentingnya menjadikan sejarah sebagai alat pendidikan, bukan propaganda. Menurutnya, sejarah versi negara cenderung menyederhanakan kompleksitas masa lalu dan menghapus sisi-sisi gelap demi membangun citra ideal penguasa saat ini.
Baca Juga: Tudingan Beathor ke Jokowi Dinilai Keji, Hensa: Masa UGM Nyetak Ijazah di Pasar Pramuka? Itu Bahaya!
"Sejarah versi negara seringkali melupakan kompleksitas dan menghapus sisi-sisi gelap masa lalu demi membangun narasi ideal masa kini. Ini berbahaya, karena bangsa yang besar justru adalah bangsa yang berani mengakui luka-lukanya dan belajar darinya," pungkasnya.
