Putusan MK Berpotensi Picu Kekacauan? Daerah Bisa 'Macet' 2 Tahun Lebih

Chandra Iswinarno, Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Rabu, 02 Juli 2025 | 20:39 WIB
Putusan MK Berpotensi Picu Kekacauan? Daerah Bisa 'Macet' 2 Tahun Lebih
Ilustrasi rapat pleno KPU dalam Pemilu serentak 2024. Pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal disebut berpotensi membuat pemerintahan terbelah. [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilihan nasional dan lokal berpotensi mengakibatkan pemerintahan terbelah atau divided government.

Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik dari Citra Institute, Yusak Farchan.

Menurutnya, selama ini yang diharapkan dengan digelarnya pemilu serentak merupakan upaya pemerintah pusat untuk bisa seirama dengan pemerintah daerah.

"Kalau divided government, potensi itu ada. Yang diinginkan pemerintah pusat itu kan bagaimana supaya kepala-kepala daerah itu bisa satu irama dengan cepat," kata Yusak saat dihubungi Suara.com, Rabu 2 Juli 2025.

Potensi pemerintahan yang terbelah, menurutnya, bakal terjadi karena rentang waku pemisahan antara pemilihan nasional dan lokal yang cukup lama.

MK dalam putusannya, memberikan jarak waktu pemisahan antara pemilu nasional dan lokal paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.

Sebagai catatan, pemilu nasional yang mencakup pemilihan presiden, DPD, dan DPR RI. Sementara pemilu lokal, mencakup DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala daerah.

Pemerintahan yang terbelah itu, yakni antara presiden dengan kepala daerah. Ketika presiden yang sudah terpilih dan akan memulai bekerja, menjadi terhambat dengan dengan kekosongan kepala daerah yang belum defenitif.

"Nah kalau ada jeda waktu 2 tahun 6 bulan, ya tentu kan berpotensi macet kan. Macet dalam pengertian daerahnya enggak bisa lari kenceng. Karena masih menunggu hasil pilkada yang definitif. Kalau penjabat sementara kan kewenangannya terbatas," kata Yusak.

baca juga

Terlebih menurutnya, untuk gambaran saat ini dengan jarak pemilu nasional dengan pilkada serentak yang hanya 6 bulan, banyak ditemui kepala daerah yang tidak sejalan dengan kepala negara.

"Kan masih banyak juga kepala-kepala daerah yang bisa kita anggap agak bandel, nggak mau tunduk pada pemerintah pusat kan. Karena mungkin beda warna politiknya, kan ada aja kan. Apalagi dikasih jeda?" ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua MK Suhartoyo membacakan langsung putusan perkara nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis 26 Juni 2025 silam.

Dalam putusan tersebut, MK resmi memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah kini harus dilakukan secara terpisah dengan jeda waktu minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun 6 bulan.

Ilustrasi kotak suara. [Ist]
Ilustrasi kotak suara Pilkada. Pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal disebut bisa memicu divided goverment. [Ist]

Putusan ini merupakan respons atas permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diajukan oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Irmalidarti.

MK menyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak dimaknai secara berbeda ke depan.

Selama ini, pelaksanaan pemilu nasional dan daerah kerap dilakukan serentak dalam satu tahun yang sama. Namun, berdasarkan pertimbangan MK, praktik ini menyulitkan proses demokrasi dan menghambat efektivitas pemerintahan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pemisahan Pemilu, Bakal Jadi Jalan Baru Menuju Demokrasi Substansial?

Pemisahan Pemilu, Bakal Jadi Jalan Baru Menuju Demokrasi Substansial?

News | Rabu, 02 Juli 2025 | 19:58 WIB

Putusan MK Ubah Peta Politik 2029: Benarkah Teori Ekor Jas Pemilu Tak Lagi Relevan?

Putusan MK Ubah Peta Politik 2029: Benarkah Teori Ekor Jas Pemilu Tak Lagi Relevan?

News | Rabu, 02 Juli 2025 | 18:28 WIB

MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal, Bisakah Jabatan Anggota DPRD Diperpanjang?

MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal, Bisakah Jabatan Anggota DPRD Diperpanjang?

News | Rabu, 02 Juli 2025 | 16:29 WIB

Terkini

Dua Kali Bobol Shan United, Balsa Sekulic Ungkap Ambisi Besarnya Bersama Persib

Dua Kali Bobol Shan United, Balsa Sekulic Ungkap Ambisi Besarnya Bersama Persib

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 16:06 WIB

Disetujui Gubernur, UMP Lampung 2027 Naik Rp237 Ribu Jadi Rp3,28 Juta

Disetujui Gubernur, UMP Lampung 2027 Naik Rp237 Ribu Jadi Rp3,28 Juta

Lampung | Jum'at, 20 November 2026 | 16:03 WIB

Jelang Pengusulan Cawapres Baru, Prabowo Dikabarkan Bakal Kumpulkan Ketum Koalisi Lagi

Jelang Pengusulan Cawapres Baru, Prabowo Dikabarkan Bakal Kumpulkan Ketum Koalisi Lagi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 16:02 WIB

Jebakan Micro-Procrastination: Kenapa Tugas Kecil Bikin Kepala Penuh?

Jebakan Micro-Procrastination: Kenapa Tugas Kecil Bikin Kepala Penuh?

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 16:00 WIB

3 Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Komentar Jokowi

3 Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Komentar Jokowi

Video | Jum'at, 20 November 2026 | 16:00 WIB

Penertiban Parkir Liar Blok M Harus Diikuti Pembenahan Sistem dan Digitalisasi

Penertiban Parkir Liar Blok M Harus Diikuti Pembenahan Sistem dan Digitalisasi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:59 WIB

RUU Hak Cipta Jangan Membatasi Masa Depan Industri Media

RUU Hak Cipta Jangan Membatasi Masa Depan Industri Media

Opini | Jum'at, 20 November 2026 | 15:59 WIB

Bareskrim Ungkap 207 Kasus TPPO dalam Sepekan, 510 Orang Jadi Korban

Bareskrim Ungkap 207 Kasus TPPO dalam Sepekan, 510 Orang Jadi Korban

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:57 WIB

Kecemasan Mahfud MD Jelang Pelantikan Wakil Presiden: Hati-hati

Kecemasan Mahfud MD Jelang Pelantikan Wakil Presiden: Hati-hati

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:55 WIB

Cek Rekening Sekarang! 4 Bansos Cair November 2026

Cek Rekening Sekarang! 4 Bansos Cair November 2026

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 15:49 WIB

×