REGIONAL:
Suara.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa masih ada backlog anggaran senilai Rp1,661 triliun.
Pada pagu indikatif 2026 yang berpotensi memengaruhi kualitas layanan 24 jam di seluruh unit pelaksana teknis mereka.
“Kebutuhan kami sebesar Rp3,556 triliun, tetapi pagu indikatif hanya Rp1,894 triliun. Ini berpotensi menghambat pemeliharaan alat operasional utama dan jaringan komunikasi,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Hal tersebut disampaikan Dwikorita dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Senin 7 Juli 2025.
Menurut dia, layanan 24 jam tujuh hari menjadi tulang punggung sistem peringatan dini cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami.
Gangguan layanan berpotensi meningkatkan risiko bencana.
Dwikorita menjelaskan bahwa alokasi pemeliharaan alat operasional sejak 2023 terus menurun signifikan.
Dari Rp700 miliar di 2023, menjadi Rp210,7 miliar pada 2026, atau hanya 30 persen dari kebutuhan.
Sementara alat-alat pendeteksi dan pemantau yang dikelola BMKG jumlahnya terus bertambah.
Di antaranya datang dari dukungan pendanaan global, sehingga semuanya butuh pemeliharaan intensif untuk menjaga akurasi dan kecepatan informasi.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyebutkan bahwa penurunan anggaran ini juga dapat memengaruhi belanja operasional barang dan belanja modal yang sangat penting untuk mendukung layanan publik.
BMKG sudah menyampaikan permohonan penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas agar backlog tersebut dapat dikurangi.
“Dengan tambahan anggaran, kami yakin dapat menjaga operasional dan target pembangunan 2026,” ujar Dwikorita.
Dia berharap dukungan penuh dari Komisi V DPR RI untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang sangat bergantung pada informasi BMKG.
TERPOPULER