Polri 'Todong' DPR Tambahan Anggaran Rp63,7 Triliun, Dari Mobil Listrik Sampai Kapal Pemburu

Suara.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuat gebrakan dengan mengusulkan tambahan anggaran yang nilainya sangat fantastis, mencapai Rp63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026. Permintaan "uang kaget" ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena), Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, membeberkan bahwa kebutuhan anggaran Polri untuk 2026 sebenarnya mencapai Rp173 triliun.

Namun, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah hanya sebesar Rp109,6 triliun, menciptakan "lubang" anggaran sebesar Rp63,7 triliun yang kini diminta untuk ditutupi.

Lantas, untuk apa saja uang rakyat sebanyak itu? Wahyu merinci tambahan anggaran tersebut akan dibagi ke dalam tiga pos besar: belanja pegawai sebesar Rp4,8 triliun, belanja barang Rp13,8 triliun, dan belanja modal yang paling jumbo, mencapai Rp45,1 triliun.

Untuk belanja pegawai, dana akan dipakai untuk menggaji personel baru hasil rekrutmen serta memenuhi kenaikan tunjangan kinerja hingga 80 persen bagi personel Polri dan ASN.

Sementara untuk belanja barang, Polri berencana menggunakannya untuk menggenjot operasional di lapangan.

"Di antaranya pemenuhan operasional pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya serta polres atau satuan kerja (satker) terbaru, dukops bhabinkamtibmas, perawatan command center, pengamanan di perbatasan dan pulau kecil terluar, dan lain-lain," kata Wahyu sebagaimana dilansir Antara.

Namun, yang paling menyita perhatian adalah alokasi belanja modal sebesar Rp45,1 triliun. Dana ini direncanakan untuk membiayai sejumlah proyek ambisius, mulai dari pengadaan kendaraan listrik, pembelian kapal pemburu cepat untuk menjaga perbatasan, hingga pemenuhan peralatan canggih untuk mengungkap kasus narkoba dan kejahatan siber.

Tak hanya itu, anggaran tersebut juga akan dipakai untuk meningkatkan kualitas ruang pelayanan khusus, membangun markas komando (mako) polsek baru, serta membangun rumah dinas bagi para anggota Polri di seluruh Indonesia.