REGIONAL:
Suara.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara soal rencana Presiden Prabowo menugaskan dirinya untuk berkantor dan bekerja dari tanah Papua.
Gibran, disebut-sebut akan mendapat penugasan khusus dari Prabowo untuk membereskan persoalan-persoalan Papua.
Dalam wawancaranya di Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025) siang, Gibran menunjukkan sikap tenang dan lugas.
Saat ditemui di Klaten, Jateng, ia menegaskan bahwa fokus pemerintah terhadap Papua bukanlah hal yang baru dan ia siap menjalankan perintah Presiden.
"Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya. Kan sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin. Jadi dari tahun 2021 mungkin, sudah lama," kata Gibran.
Sikapnya ini seolah menegaskan posisinya sebagai bagian dari kesinambungan pemerintahan.
Ia tidak terjebak dalam polemik 'pindah kantor', melainkan menekankan pada substansi tugas dan kepatuhannya pada hierarki.
Bagi Gibran, penugasan di mana pun adalah sebuah keniscayaan sebagai pembantu presiden.
"Ya, kami sebagai pembantu presiden kan siap ditugaskan di mana pun, kapan pun. Kami ikuti perintah presiden. Kami siap," kata Gibran.
Pernyataan Gibran menjadi penyeimbang dari kehebohan yang dipicu oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Sebelumnya, dalam sebuah acara Komnas HAM, Yusril menyebut Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas khusus bagi Gibran untuk menangani Papua, bahkan dengan fasilitas kantor di sana.
"Akan diberikan penugasan. Bahkan mungkin akan ada juga kantornya wakil presiden untuk bekerja dari Papua, supaya menangani masalah ini," kata Yusril dalam acara tersebut (2/7/2025).
Pernyataan ini sontak menjadi berita utama, memicu spekulasi liar tentang bagaimana format pemerintahan Prabowo-Gibran akan berjalan.
Gagasan seorang wakil presiden berkantor secara fisik di Papua untuk menangani masalah secara langsung dinilai sebagai sebuah terobosan yang belum pernah ada sebelumnya.
Apalagi rencana penempatan Gibran di Papua itu beriringinan dengan semakin kencangnya wacana pemakzulan dirinya.
Namun, tak butuh waktu lama bagi Yusril untuk meluruskan pernyataannya sendiri.
Ia mengklarifikasi bahwa yang dimaksud berkantor di Papua bukanlah Gibran secara personal, melainkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Badan ini, yang memang berada di bawah koordinasi wapres, akan memiliki kantor operasional di Papua untuk memastikan program berjalan efektif.
"Jadi, bukan Wakil Presiden yang akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua," kata Yusril dalam siaran pers, Rabu siang.
Ia juga menegaskan, "Tidak mungkin Wapres Gibran pindah kantor ke Papua".
TERPOPULER
