Infografis
Suara.com - Kabar mengejutkan datang dari lingkaran pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut akan menerima tugas khusus untuk menangani persoalan Papua.
Bahkan, muncul wacana bahwa putra sulung Mantan Presiden Joko Widodo itu bakal berkantor langsung di Bumi Cenderawasih demi memastikan misi ini berjalan maksimal.
Informasi tersebut diungkap langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimpas) Yusril Ihza Mahendra, dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Selasa 8 Juli 2025.
Menurut Yusril, ide penugasan Gibran untuk Papua bukan sekadar wacana, tetapi sudah melalui pembahasan serius di tingkat tinggi.
"Keseriusan Pemerintah dalam menangani Papua sangat nyata. Dalam beberapa hari terakhir, sedang dibahas pemberian penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua," ujar Yusril di hadapan awak media.
Jika penugasan ini resmi ditetapkan, maka Gibran akan menjadi Wapres pertama yang menerima mandat khusus untuk menangani Papua secara komprehensif.
Bukan hanya fokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tugas ini juga mencakup persoalan yang lebih kompleks seperti penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah tersebut.
"Beliau (Gibran) tidak hanya mengurusi pembangunan infrastruktur, tetapi juga akan menangani masalah HAM di Papua, yang selama ini menjadi sorotan banyak pihak," imbuh Yusril.
Baca Juga: Mendagri Tito Sebut Gibran Tak akan Berkantor di Papua, Tugasnya Cuma Ini
Untuk memperkuat legalitasnya, Yusril menyebut penugasan ini akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres).
Nantinya, keberadaan Kepres tersebut akan memberikan dasar hukum bagi Gibran untuk menjalankan program percepatan pembangunan dan penyelesaian masalah HAM di Papua.
Yang tak kalah menarik, Yusril juga menyinggung kemungkinan Gibran membuka kantor Wapres di Papua agar dapat bekerja lebih dekat dengan masyarakat setempat.
Langkah ini diyakini sebagai strategi pemerintah Prabowo untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menghambat kemajuan Papua.
“Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja langsung dari Papua menangani masalah ini,” kata Yusril.
Rencana membuka kantor Wapres di Papua ini sontak menjadi perbincangan hangat di publik.
