Andi Muzakkir Aqil Sebut Ada Politikus seperti Petugas Damkar, Siapa?

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Muzakkir Aqil, ternyata mempunyai julukan tersendiri untuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dia mengatakan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu ibarat kata seperti petugas pemadam kebakaran alias damkar, yang kini kerap dielu-elukan masyarakat karena cepat dan tanggap mengatasi beragam persoalan sekecil apa pun.

"Pak Dasco bisa dikatan sosok 'pemadam kebakaran politik' ya damkar politik," kata politikus yang akrab disapa Andis ini, dikutip hari Rabu (9/7/2025).

Dia mengatakan, bila mencermati dinamika politik di dalam maupun luar parlemen pasca-pemilu, sosok 'damkar politik' inilah yang dibutuhkan.

Saat ini, kata dia, Indonesia memerlukan tipe politisi yang tak banyak bicara, tapi secara aktif mencari solusi.

"Bukan menjadi sumber masalah baru yang dapat mengganggu stabilitas. Nah, dalam banyak hal, dia (Dasco) aktif mencari solusi atas peristiwa-peristiwa yang berpotensi mengganggu dinamika politik dan keamanan nasional," kata Andis.

Pujian yang datang dari partai yang kini menjadi bagian dari koalisi pemerintah ini, mengindikasikan peran strategis Dasco yang tak hanya terbatas pada internal partainya, tetapi juga dalam menjaga harmoni di Senayan.

Kunci di Balik Layar Sengketa Pulau hingga Tambang Papua

Andis membeberkan beberapa contoh konkret yang menurutnya membuktikan kapasitas Dasco sebagai mediator dan pemecah masalah.

Salah satu yang paling signifikan adalah perannya dalam sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Dasco dinilai menjadi sosok kunci yang memberikan pertimbangan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dari masukan inilah, kata Andis, lahir keputusan final yang menetapkan keempat pulau tersebut berada di bawah administrasi Pemerintah Provinsi Aceh.

"Partai Demokrat salah satu yang bersuara lantang tentang kasus ini," katanya, menunjukkan adanya kesamaan pandangan yang berhasil dijembatani.

Lebih lanjut, Andis menyoroti peran Dasco dalam kasus pertambangan di Raja Ampat, Papua.

Meskipun tidak selalu terlihat turun langsung ke lapangan, Dasco disebut memainkan peran penting dari balik layar.

"Dia aktif mendorong investigasi mendalam sebagaimana juga disuarakan oleh Partai Demokrat," ucapnya.

"Partai Demokrat juga mendukung pencabutan izin empat perusahaan di wilayah itu."

Penjaga Harmoni Parlemen dan Jembatan Eksekutif

Kiprah Dasco sebagai "pemadam kebakaran" juga terasa kental di internal parlemen, khususnya di Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Menurut Andis, Dasco kerap menjadi pemecah kebuntuan politik di antara fraksi-fraksi, terutama ketika potensi deadlock membesar antara kubu oposisi dan koalisi pemerintah.

Perannya dinilai mampu meredam gesekan politik agar tidak meluas menjadi konflik terbuka.

"Sikap dan langkah yang diambil Dasco menjadi faktor pendukung efektivitas dan penguatan peran kelembagaan," ucap Andis.

Gaya diplomasinya yang elegan, lanjut Andis, membuatnya pantas dijuluki sebagai "pemadam kebakaran politik".

Kemampuannya dalam fungsi pengawasan juga tak luput dari perhatian.

"Dasco juga cukup penting mendorong Komisi III mengoptimalisasi fungsi pengawasan. Semisal memanggil pejabat atau menteri soal hukum."

Karakter personal Dasco yang relatif humble dan mudah diajak berkomunikasi dianggap sebagai modal penting.

"Jadi, karakternya inilah yang bisa memainkan peran signifikan menjaga keharmonisan. Itu juga dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi I, II dan III DPR."

Sebagai orang kepercayaan Presiden Prabowo, posisi Dasco menjadi semakin strategis sebagai perantara efektif antara eksekutif dan legislatif.

"Memang, ada banyak hal yang membutuhkan komunikasi formal maupun informal antarlembaga eksekutif-legislatif. Ya kadang lancar tapi ada kala tidak," kata dia.

Meski demikian, Andis mengingatkan bahwa Dasco dan koalisi harus tetap sadar akan posisi esensial lembaga legislatif sebagai pengawas eksekutif.

"Dalam koalisi, di mana Partai Demokrat ada, kami  mengawal kinerja para pembantu presiden dengan visi nasional," tutur Andis.

Menurutnya, pengawasan tidak harus dilakukan dalam suasana permusuhan.

"Prinsipnya, sesama lembaga negara tak boleh saling bermusuhan. Agar pengawasan efektif, komunikasi harus lancar. Dalam hal ini, Dasco dibutuhkan."