Bacakan Pleidoi, Hasto PDIP Sebut Kasusnya Daur Ulang Imbas Kepentingan Politik Penguasa

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengeklaim bahwa ada kepentingan politik kekuasaan mempengaruhi kasus dugaan suap yang saat ini dijalaninya.

Hal itu dia sampaikan dalam pleidoi atau nota pembelaan yang disampaikan di sidang kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan.

“Proses daur ulang ini tidak berada di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan yang melatarbelakanginya,” kata Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2025).

Mekipun jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membantah adanya kepentingan politik dalam kasusnya, Hasto menilai realitas politik memang menunjukkan hal itu.

Dia menjelaskan sejak 2023 hingga berakhirnya Pilkada Serentak 2024, tidak bisa dipungkiri terjadinya pengaruh kepentingan politik terhadap proses hukum dalam realitas sosial politik .

“Terlebih, saya tidak mengalaminya sendiri. Ada kalangan jurnalis, tokoh prodemokrasi, pengamat politik, dan lain-lain yang menjadi korban intimidasi akibat sikap kritis mempersoalkan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, serta pemilu jurdil,” tutur Hasto.

Salah satunya ketika dia menyuarakan sikap PDIP untuk menolak kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia pada 2023 lalu.

Dia menjelaskan hal itu merupakan sikap politik PDIP yang dia sampaikan itu berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung.

“Kesepakatan politik tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina,” ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto juga mengakui bahwa sikap PDIP tersebut membuat penurunan jumlah elektoral yang didapatkan partai berlambang banteng hitam bermoncong putih itu.

“Kini rakyat Indonesia tahu dan menyadari kebenaran sikap politik PDI Perjuangan, terlebih setelah menyaksikan kejahatan kemanusiaan tanpa batas yang dilakukan Israel di Gaza,” ucap Hasto.

“Dunia kini melawan Israel, sebab pelanggaran terhadap kemanusiaan, keadilan, dan kedaulatan suatu bangsa tidak bisa ditoleransi,” tambah dia.

Meski begitu, Hasto merasa bahwa langkahnya yang kerap menyuarakan sikap partai untuk menolak Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina justru menyebabkan dirinya menerima kriminalisasi hukum.

“Sata yang menerima kriminalisasi hukum, yang salah satunya disebabkan oleh penolakan terhadap kehadiran Israel, menjadikan proses daur ulang kasus ini sebagai konsekuensi atas sikap politik yang saya ambil,” klaim Hasto

“Meskipun harus menghadapi tekanan dan intimidasi, kami diajarkan di PDI Perjuangan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita dan kesetiaan pada perjuangan ideologi partai yang selaras dengan kepentingan Indonesia,” tandas dia.