Infografis
Suara.com - Pernyataan kesiapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ditugaskan mengurus percepatan pembangunan di Papua membuka babak baru dalam upaya pemerintah mengatasi salah satu isu paling pelik di tanah air.
Di luar narasi normatif tentang melanjutkan program pemerintah sebelumnya, penugasan ini menyorot dua pertanyaan fundamental: Seberapa mendesak kondisi Papua saat ini, dan mengapa Gibran yang kini berada di pucuk pimpinan untuk misi krusial ini?
Tugas ini bukan sekadar penunjukan khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Secara hukum, posisi ini melekat pada jabatan wakil presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, wapres secara ex-officio mengetuai Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua.
Gibran pun menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan tongkat estafet dari pendahulunya.
"Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua," ujar Gibran di Klaten, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Urgensi Papua: Dari HAM Hingga Kesenjangan Ekonomi
Di balik penugasan ini, terdapat urgensi yang tidak bisa diabaikan.
Papua hingga kini masih menjadi wilayah dengan konflik berlapis yang kompleks dan sulit diurai.
Baca Juga: Saran Menohok Rocky Gerung untuk Gibran: Urus 'Brain Care' di Papua, Bukan Cuma Skincare!
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang kini menjadi BRIN, telah memetakan empat akar masalah utama: sejarah dan status politik integrasi Papua, kekerasan negara dan pelanggaran HAM berat yang tak kunjung terselesaikan sejak 1965, kegagalan pembangunan, serta diskriminasi dan marjinalisasi terhadap Orang Asli Papua (OAP).
Bahkan aksi terbaru kelompok ini menyiksa seorang wanita dan anaknya secara digantung sambil menebar ancaman kepada warga lain yang tidak mendukung mereka.
Isu Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sorotan utama, dengan kekerasan yang terus meningkat dan belum ada penyelesaian yang memuaskan.
Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan (PAK) HAM Papua, Mathius Murib, bahkan menyebut bahwa masalah HAM di Papua kini semakin rumit dan memburuk.
Ini diperparah oleh kegagalan pembangunan yang ironis. Meskipun dana Otsus digelontorkan, Papua tetap menjadi salah satu provinsi dengan angka kemiskinan dan kesenjangan tertinggi, serta angka harapan hidup terendah di Indonesia.
Perasaan terpinggirkan ini memicu ketidakpercayaan dan konflik sosial yang terus-menerus.
