Rocky Gerung Bongkar 'Pasar Gelap Keadilan': Petani Diusir, Kasus Tom Lembong dan Hasto Jadi Sorotan

Suara.com - Istilah 'Pasar Gelap Keadilan' atau 'Black Market of Justice' kembali menggema, kali ini dilontarkan oleh pengamat politik Rocky Gerung untuk menggambarkan betapa rusaknya sistem hukum di Indonesia.

Menurutnya, praktik lancung ini tidak hanya menyasar elite politik, tetapi juga rakyat kecil seperti petani yang terancam kehilangan tanah karena kerakusan korporasi.

Dalam sebuah diskusi panas di podcast bersama politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, pada Senin (14/7/2025), Rocky menelanjangi dua borok besar yang menurutnya saling berkaitan: ketidakadilan agraria dan manipulasi hukum untuk kepentingan politik.

Petani Tesonilo Jadi Korban, Negara Dituding Bela Korporasi

Rocky Gerung menyoroti kasus tragis yang menimpa petani di Tesonilo sebagai bukti nyata bagaimana negara kerap kali absen saat berhadapan dengan rakyatnya sendiri.

Ia menyebut pengusiran paksa yang terjadi adalah cermin dari keberpihakan aparat dan kebijakan yang lebih condong pada kepentingan korporasi raksasa.

"Petani kecil diusir dari tanahnya, sementara negara dituding lebih memihak korporasi dalam pemanfaatan lahan," tegas Rocky Gerung di podcast Deddy Sitorus TV. 

Lebih jauh, ia mencium adanya modus licik di balik pengambilalihan lahan yang seringkali dibungkus dengan narasi mulia seperti konservasi alam.

Rocky curiga, di balik topeng penyelamatan lingkungan, ada agenda bisnis tersembunyi untuk menyerahkan lahan tersebut kepada entitas bisnis baru seperti Agrinas.

"Ada kecurigaan bahwa pengambilalihan lahan oleh negara bukan untuk konservasi murni, melainkan untuk dialihkan ke Agrinas sebagai lahan bisnis baru," imbuhnya.

Fenomena ini, menurutnya, adalah bukti ketidakadilan struktural yang sistematis dan menyakitkan bagi wong cilik.

'Pasar Gelap Keadilan': Tom Lembong dan Hasto Jadi Contoh

Kritik Rocky tidak berhenti di isu pertanahan. Ia secara gamblang menuding adanya "Black Market of Justice" atau "pasar gelap keadilan" yang berjalan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Menurutnya, hukum kini telah menjadi alat tawar-menawar dan pemerasan politik.

Ia menunjuk kasus hukum yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai contoh konkret.