REGIONAL:
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, angkat bicara soal dugaan keterlibatan PT Food Station Tjipinang Jaya dalam kasus pengoplosan beras yang jadi temuan Satgas Pangan.
Ia menegaskan bahwa laporan awal yang diterimanya menyebut tudingan itu tidak benar.
"Ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar," kata Rano usai meninjau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMAN 6 Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).
PT Food Station merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUME) punya Pemprov DKI Jakarta yang bertugas mengelola distribusi dan ketersediaan pangan di Ibu Kota.
Meski begitu, Rano memastikan pihaknya tidak akan menutup mata dan tetap melakukan audit internal untuk memverifikasi kualitas beras yang beredar.
"Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, Inspektorat turun. Kalau memang salah, tindak. Tak ada urusan," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeberkan temuan mengejutkan, yakni adanya 212 produsen beras yang diduga nakal karena melanggar standar mutu, kualitas, dan volume.
Dalam laporannya, Amran menyebut ada praktik pengoplosan seperti pengurangan isi kemasan dari 5 kilogram menjadi hanya 4,5 kilogram, hingga pemalsuan label premium dan medium.
"Ada yang 86 persen mengatakan ini premium padahal beras biasa. Kemudian mengatakan medium padahal beras biasa. Artinya apa? 1 kilo bisa selisih Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogram. Kita mencontohkan emas, tertulis emas 24 karat, tetapi sesungguhnya itu 18 karat," kata Amran.
Kerugian masyarakat akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun. Jika dibiarkan, potensi kerugiannya bisa menembus Rp500 triliun hingga Rp1.000 triliun dalam 5–10 tahun mendatang.
Satgas Pangan Polri telah memulai proses penyelidikan terhadap empat perusahaan: Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium dari sampel beras yang diambil di gudang milik Food Station.
"Iya (Dinas KPKP melakukan audit internal). Kami lagi tunggu hasil pemeriksaan sampel beras FS yang kami periksa di lab DKPKP," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (14/7/2025).
Hasudungan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi sebelum hasil investigasi resmi keluar.
"Diimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dalam membeli beras dan diharapkan agar menunggu hasil investigasi dari pihak yang berwajib terkait informasi yang beredar pada saat ini," pungkasnya.
TERPOPULER