Suara.com - Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Hanif Dhakiri berpeluang diperiksa oleh KPK terkait kasus pemerasan terhadap tenaga kerja asing di Kemenaker. Peluang pemeriksaan kepada dua mantan Menaker itu setelah KPK sebelumnya memeriksa dua mantan Staf khusus (stafsus), Hanif Dhakiri yakni Maria Magdalena dan Nur Nadlifah sebagai saksi pada Selasa (15/7/2025) kemarin.
Perihal peluang pemeriksaan terhadap Cak Imin dan Hanif Dhakiri itu diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
"Semua terbuka kemungkinan karena penyidik tentu masih melakukan penyidikan, baik dari beberapa praktik dugaan pemerasan yang terjadi pada era saat ini, yang kemudian membuka peluang bagi penyidik untuk melihat apakah praktik-praktik pemerasan juga terjadi pada era-era sebelumnya. Tentu hal itu sangat terbuka," bebernya dikutip dari Antara, Rabu (16/7/2025).
Pada 5 Juni 2025, KPK membeberkan identitas delapan orang tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker. Para tersangka yang merupakan berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker adalah Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.
Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.
KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.
Bila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat, sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan begitu, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.
Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.
TERPOPULER
