Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menggelar upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Jakarta menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pengamat.
Di tengah proses pembangunan yang masih berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN), pilihan lokasi ini dinilai sarat makna politik, bukan sekadar pertimbangan teknis.
Pengamat politik Yusak Farchan menilai keputusan tersebut mencerminkan arah prioritas baru pemerintahan Prabowo yang tampaknya tidak menjadikan IKN sebagai fokus utama.
"Kembalinya Jakarta sebagai tempat upacara pada tahun ini menandai Pemerintahan Prabowo tidak begitu konsen dengan IKN. Kalau IKN sudah siap, rasanya tidak mungkin upacara digelar di Jakarta," kata Yusak, Kamis, 17 Juli 2025.
Menurut Yusak, pemindahan tempat upacara ke Jakarta memberi sinyal bahwa ada program-program lain yang dianggap lebih urgen untuk dijalankan oleh Presiden Prabowo di awal masa pemerintahannya.
"Ada hal lain yang lebih mendesak bagi Prabowo seperti MBG, Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih karena ketiga program tersebut menjadi nyawa dari jalan pikiran ekonomi prabowo atau Prabowonomic," lanjutnya.
Selain itu, Yusak menilai Prabowo tak memiliki beban politik terhadap kelanjutan proyek IKN yang sejak awal merupakan warisan ambisi Presiden Joko Widodo.
"Di tengah keterbatasan ruang fiskal, saya kira Prabowo tidak akan fokus ke IKN. Toh Prabowo tidak punya beban politik terhadap kelanjutan pembangunan IKN karena itu menjadi ikon nya Jokowi," jelas Yusak.
Sementara itu, pemerintah memberikan klarifikasi resmi terkait lokasi upacara yang kembali digelar di Jakarta.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyebutkan bahwa keputusan ini diambil karena pembangunan di IKN masih berlangsung dan belum memungkinkan untuk menggelar seremoni berskala nasional.
"Upacara detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta," kata Juri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan.
"Ya di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan kan, jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu," ujarnya.
Meski demikian, Juri memastikan bahwa upacara tetap akan digelar di IKN, meskipun dalam skala yang lebih kecil.
"Di IKN sebagai kantor juga akan ada upacara, jadi otoritas IKN akan juga menyelenggarakan upacara," tuturnya.
Saat ditanya soal kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir dalam upacara di IKN, Juri belum memberikan kepastian.
TERPOPULER
