Saat Ormas Jadi Debt Collector Ilegal, Berujung Penyekapan di Surabaya

Suara.com - Kasus penyekapan seorang karyawan finance oleh lima anggota ormas di Surabaya viral di media sosial.

Kejadian ini sebuah fenomena sosial yang meresahkan yakni salah kaprah peran ormas sebagai "bekingan" atau "debt collector" ilegal.

Alih-alih menjadi mitra pembangunan, sebagian ormas justru menjelma menjadi mesin intimidasi bayaran yang beroperasi di luar koridor hukum.

Kejadian di Jalan Basuki Rahmat bukanlah sekadar kriminal biasa, melainkan cerminan dari praktik bisnis abu-abu yang mengandalkan otot, bukan otak.

Fakta kunci yang diungkap oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto adalah bahwa kelima pelaku "tak memiliki hubungan hukum apa pun dengan debitur."

Pernyataan ini menunjukkan modus operandi mereka.

Mereka tidak bertindak sebagai kuasa hukum yang sah, melainkan sebagai pihak ketiga yang disewa untuk menekan dan mengintimidasi.

Praktik semacam ini sering terjadi dalam sengketa utang-piutang.

Debitur yang merasa terpojok oleh perusahaan pembiayaan terkadang mencari jalan pintas dengan menyewa jasa ormas.

Mereka berharap dengan "backing" dari ormas, posisi tawar mereka menjadi lebih kuat. Namun, yang terjadi sering kali sebaliknya.

Ketika mediasi gagal, para anggota ormas yang tidak memiliki pemahaman hukum dan lebih mengandalkan kekuatan fisik, mengambil jalan kekerasan.

"Motifnya karena tidak ketemu titik temu saat mediasi," ujar AKBP Edy.

Kegagalan bernegosiasi inilah yang memicu mereka melakukan tindakan pidana: menculik dan menyekap karyawan yang hanya menjalankan tugasnya.

Kasus ini menjadi pengingat keras akan bahaya budaya premanisme yang dibalut dengan seragam dan atribut ormas.

Solidaritas yang mereka usung sering kali hanya kamuflase untuk kepentingan ekonomi semata. Mereka menjual jasa keamanan dan penekanan, sebuah praktik yang jelas-jelas melanggar hukum.

Penangkapan kelima pelaku oleh Polrestabes Surabaya diapresiasi netizen.

Namun, ini hanyalah solusi di hilir.

Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara memutus mata rantai bisnis "bekingan" ilegal ini dari akarnya?

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas ormas serta edukasi hukum yang masif kepada masyarakat agar tidak lagi menggunakan "jasa" preman berkedok organisasi.