"Nah, itu yang dicemaskan oleh para purnawirawan. Kalau terjadi kecelakaan politik atau sesuatu yang sifatnya darurat sehingga Indonesia idak ada, untuk sementara misalnya, dalam kendali Pak Prabowo, maka mesti ke wakil presiden kan. Nah, masalahnya di situ," ungkapnya.
Oleh karena itu, usulan agar Gibran belajar di Papua juga bisa dilihat sebagai cara untuk menjawab keraguan publik dan kalangan elite politik.
Jika berhasil melewati 'ujian' di Papua, Gibran dinilai bisa kembali ke panggung politik dengan legitimasi dan kapasitas yang lebih kuat, tidak lagi sekadar dianggap sebagai 'ban serep' dalam konstelasi kekuasaan.
