Wakil Rakyat Ngaku Belum Dengar Amplop Kondangan Kena Pajak

Iwan Supriyatna | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Jum'at, 25 Juli 2025 | 15:43 WIB
Wakil Rakyat Ngaku Belum Dengar Amplop Kondangan Kena Pajak
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. [Suara.com/Bagaskara]

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum mendengar informasi kalau pemerintah berencana memungut pajak dari orang yang menerima amplop kondangan.

Hal itu sebelumnya disampaikan Anggota Komidi VI DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam, yang mengaku mendengar informasi soal pemerintah akan memajaki amplop kondangan.

"Saya belum dengar," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Kendati begitu, Dasco mengaku akan mengecek terkait kebenaran informasi tersebut.

"Nanti kita akan coba cek," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam menyampaikan akibat dividen BUMN dikelola BP Danantara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutar otak dengan mempajaki sejumlah hal.

Salah satunya ia mengaku mendapatkan informasi kalau orang yang mendapatkan amplop di Kondangan akan dipajaki.

Hal itu diungkapkan Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi VI dengan BP Danantara dan Menteri BUMN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Ia awalnya menyampaikan, adanya pengalihan dividen BUMN ke Danantara membuat negara hari ini kehilangan pemasukan.

"Negara hari ini kehilangan pemasukannya, nah kementerian keuangan hari ini harus memutar otak bagaimana harus menambal devisit. Yang kemudian maka lahirnya kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita keringat dingin," kata Mufti dalam rapat.

Ia lantas menyinggung negara mencari uang dengan memajaki orang yang berjualan online di sejunlah market place.

"Bagaimana pak Rosan lihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di shopee di TikTok di Tokped di pajaki pak. Bagaimana mereka para influencer kita, para pekerja digital kita semua sekaranf dipajaki," katanya.

Bahkan, kata dia, dirinya mendapatkan informasi jika pemerintah sedang mewacanakan memberikan pajak kepada orang yang menerima amplop kondangan.

"Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah," katanya.

"Nah ini kan tragis, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit," sambungnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sebut Amplop Kondangan Kena Pajak Cuma Isu, Istana: Gak Ada Itu, Belum

Sebut Amplop Kondangan Kena Pajak Cuma Isu, Istana: Gak Ada Itu, Belum

News | Jum'at, 25 Juli 2025 | 15:17 WIB

Butuh Kendaraan Buat ke Kampus? Ini 5 Pilihan Mobil Bekas di Bawah 100 Juta, BBM Dijamin Irit!

Butuh Kendaraan Buat ke Kampus? Ini 5 Pilihan Mobil Bekas di Bawah 100 Juta, BBM Dijamin Irit!

Otomotif | Jum'at, 25 Juli 2025 | 13:01 WIB

5 Fakta Pajak Amplop Kondangan, Benarkah Akan Diterapkan Pemerintah?

5 Fakta Pajak Amplop Kondangan, Benarkah Akan Diterapkan Pemerintah?

News | Kamis, 24 Juli 2025 | 20:09 WIB

Terkini

KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar

KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar

News | Sabtu, 25 April 2026 | 09:32 WIB

Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah

Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah

News | Sabtu, 25 April 2026 | 09:16 WIB

Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis

Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:29 WIB

Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran

Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:16 WIB

Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai

Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:06 WIB

Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon

Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon

News | Sabtu, 25 April 2026 | 06:57 WIB

Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina

Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina

News | Sabtu, 25 April 2026 | 06:34 WIB

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

News | Sabtu, 25 April 2026 | 00:02 WIB

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:59 WIB

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:55 WIB