REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum mendengar informasi kalau pemerintah berencana memungut pajak dari orang yang menerima amplop kondangan.
Hal itu sebelumnya disampaikan Anggota Komidi VI DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam, yang mengaku mendengar informasi soal pemerintah akan memajaki amplop kondangan.
"Saya belum dengar," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Kendati begitu, Dasco mengaku akan mengecek terkait kebenaran informasi tersebut.
"Nanti kita akan coba cek," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam menyampaikan akibat dividen BUMN dikelola BP Danantara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutar otak dengan mempajaki sejumlah hal.
Salah satunya ia mengaku mendapatkan informasi kalau orang yang mendapatkan amplop di Kondangan akan dipajaki.
Hal itu diungkapkan Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi VI dengan BP Danantara dan Menteri BUMN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Ia awalnya menyampaikan, adanya pengalihan dividen BUMN ke Danantara membuat negara hari ini kehilangan pemasukan.
"Negara hari ini kehilangan pemasukannya, nah kementerian keuangan hari ini harus memutar otak bagaimana harus menambal devisit. Yang kemudian maka lahirnya kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita keringat dingin," kata Mufti dalam rapat.
Ia lantas menyinggung negara mencari uang dengan memajaki orang yang berjualan online di sejunlah market place.
"Bagaimana pak Rosan lihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di shopee di TikTok di Tokped di pajaki pak. Bagaimana mereka para influencer kita, para pekerja digital kita semua sekaranf dipajaki," katanya.
Bahkan, kata dia, dirinya mendapatkan informasi jika pemerintah sedang mewacanakan memberikan pajak kepada orang yang menerima amplop kondangan.
"Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah," katanya.
"Nah ini kan tragis, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit," sambungnya.
Menurutnya, sejumlah hal yang disampaikannya tersebut merupakan dampak dari dividen BUMN dikelola oleh Danantara.
"Kemudian UMKM juga bingung anak-anak muda kita di daerah-daerah hari ini yang berjualan toko-toko online mulai menghitung ulang pak. Maka ini sdalah bagian dari dampaknya, apa sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen hari ini diberikan kepada Danantara," katanya.
Mufti lantas mempertanyakan bagaimana acara Danantara mengelola dividen BUMN agar lebih baik ke depan.
"Pertanyaannya, kalau memang dividen BUMN di serahkan ke danantara, maka pertanyaan saya adalah apa jaminan bahwa danantara bisa mengelola uang lebih baik dibanding dikelola kemneterian keuangan, daripada dikelola negara gitu," katanya.
TERPOPULER
