Suara.com - Istana Kepresidenan menyambut positif rilis data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa pencapaian ini adalah langkah awal dari komitmen besar untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyebut penurunan angka ini sebagai sebuah kabar yang menggembirakan bagi seluruh bangsa.
"Berkenaan dengan turunnya angka kemiskinan yang hari ini sudah disampaikan BPS, tentunya ini suatu yang menggembirakan kalau didekati dari sisi turunnya angka kemiskinan tersebut," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Kemiskinan Ekstrem Nol Persen
Meskipun menyambut baik data tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa perjuangan belum usai.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan target ambisius untuk menuntaskan masalah ini secara fundamental.
"Alhamdulllah di kuartal ini terjadi penurunan, meskipun kami berkomitmen dalam lima tahun masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kita ingin betul-betul menghilangkan sebisa mungkin sampai mencapai nol persen untuk tidak ada lagi saudara kita berada di garis kemiskinan ekstrem," tegas Prasetyo.
Program Unggulan Jadi Kunci
Baca Juga: Prabowo Pasang Target Ambisius: Kemiskinan Ekstrem Lenyap di 2029, Mungkinkah?
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tidak bekerja sendiri. Prasetyo menjelaskan bahwa pemberantasan kemiskinan ekstrem adalah hasil kerja kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.
"Bahwa pemerintah itu menyiapkan berbagai strategi, menyiapkan regulasi itu pasti. Tapi sesungguhnya dalam hal mengentaskan kemiskinan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, di situ teman-teman dunia usaha berperan penting, kemudian masyarakat berperan penting, edukasi berperan penting," ujarnya.
Ia menambahkan, program-program unggulan pemerintah dirancang secara terintegrasi untuk mengatasi kemiskinan dari berbagai sisi.
Salah satu contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa, tetapi juga membuka lapangan kerja baru yang diprioritaskan bagi masyarakat miskin.
"Potensi-potensi lapangan pekerjaan hasil dari program makan bergizi itu bisa mungkin difokuskan untuk kepada saudara-saudara kita yang hari ini pada posisi satu berada di bawah garis kemiskinan, dua yang secara penghasilan ya, belum melewati batas garis kemiskinan atau yang ketiga misalnya yang apa kehilangan pekerjaan yang lama. Ini memang yang kita dorong masuk ke sana," jelasnya.
Berdasarkan rilis resmi BPS pada Jumat (25/7/2025), jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebanyak 2,38 juta jiwa atau setara dengan 0,85% dari total penduduk.
![Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Dr. Ateng Hartono. [KabarPapua.co]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/12/03/99157-deputi-bidang-statistik-sosial-bps-dr-ateng-hartono.jpg)
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, memaparkan bahwa angka ini menunjukkan penurunan yang sangat substansial.
"Jika dibandingkan setahun lalu mengalami penurunan 1,18 juta orang, dari persentase penduduk miskin ekstrem pada Maret 2025 mencapai 0,85% atau turun 0,14% jika dibandingkan September 2024 atau jika dibandingkan Maret 2024 lalu turun 0,41%," kata Ateng.
Penghitungan ini, menurut Ateng, mengacu pada standar Bank Dunia, yaitu tingkat pengeluaran di bawah US$2,15 per kapita per hari (PPP 2017).
Rilis data spesifik mengenai kemiskinan ekstrem ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.