Lolos Dakwaan Perintangan, PDIP Yakin Kasus Hasto Direkayasa: Kegagalan KPK Tangkap Harun Masiku

Suara.com - Putusan majelis hakim yang menyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang tak terbukti bersalah dalam kasus perintangan penyidikan kasus Harun Masiku menjadi bentuk kegagalan KPK.

Pernyataan itu disampaikan politisi PDI Perjuangan, M Guntur Romli menanggappi vonis 3,5 penjara Hasto. Kepada Suara.com, Guntur Romli awalnya menyebut dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP itu.

"Kami sudah menduga Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto akan dipaksakan divonis bersalah, karena kasus ini sejak awal sudah direkayasa," ungkapnya saat dihubungi Suara.com pada Jumat (25/7/2025).

Yang lebih mengejutkan, Guntur menyebut Hasto telah memprediksi angka vonisnya sejak April 2025.

"Sebelum naik ke ruang sidang tadi siang pukul 13.45, Sekjen sudah menyampaikan kepada kami bahwa dia sudah tahu akan dituntut 7 tahun penjara dan akan divonis 4 tahun sejak April 2025. Informasi dari Sekjen hanya meleset 6 bulan," sambungnya.

Guntur Romli pun membeberkan sederet kejanggalan dalam kasus itu. Salah satunya, dakwaan KPK terhadap Hasto soal tudingan suap dalam kasus Harun Masiku yang kini masih buron.

"Vonis ini bertentangan dengan putusan yang sudah inkrah bahwa uang suap seluruhnya dari Harun Masiku, tidak menyebut Hasto Kristiyanto," jelasnya.

Menurut Guntur, kegagalan aparat penegak hukum, khususnya KPK, dalam menangkap Harun Masiku menjadi pemicu utama mengapa Hasto kini harus duduk di kursi pesakitan.

"Kalau mau bicara penegakan hukum, harusnya Harun Masiku yang ditangkap. Namun karena kegagalan KPK menangkap Harun, akhirnya ditimpakan kesalahannya pada Hasto," ujarnya.

Guntur juga mempertanyakan berbagai kejanggalan, termasuk kesaksian para saksi di persidangan yang dinilai tidak memberatkan Hasto dan menegaskan uang suap berasal dari Harun Masiku.

"Lantas buat apa dia dituduh ikut menalangi dana suap?" tanya Guntur.

Adanya sederet dugaan rekayasa, Guntur pun menganggap jika kasus yang menjerat Hasto merupakan pesanan dari penguasa.

"Putusan hukum yang sudah tetap (inkrah) bisa berubah-ubah di suatu saat atas pesanan, permintaan dan intervensi dari kekuasaan," ujarnya.

Divonis Ringan dan Lolos Dakwaan Perintangan

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara lantaran dinyatakan bersalah dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI untuk meloloskan buronan Harun Masiku.

“Menjatuhi terdakwa (Hasto Kristiyanto) pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan,” beber Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (25/7/2025).

Selain hukuman badan, Hasto juga dihukum untuk membayar pidana denda sebesar Rp 250 jutadengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Namun, vonis 3,5 tahun penjara ini terbilang rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang sebelumnya meminta hakinta hakim untuk menghukum Hasto selama tujuh tahun penjara. 

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh hakim, Hakim juga lolos dari dakwaan jaksa terkait kasus dugaan obstruction of justice alias perintangan penyidikan di KPK.

Dalam sidang sebelumnya, jaksa KPK menuntut hukuman 7 tahun penjara kepada Hasto. 

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Selain itu, Hasto juga dituntut untuk membayar pidana denda sebesar Rp 600 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar, maka diganti 6 bulan kurungan.