Suara.com - Pemerintah secara mengejutkan mengumumkan lonjakan program transmigrasi nasional hingga 10 kali lipat pada tahun 2025. Namun, yang menjadi sorotan utama bukanlah sekadar angkanya, melainkan tujuan penempatan transmigran terbanyak: Pulau Rempang, Kepulauan Riau, lokasi yang belum lama ini menjadi episentrum konflik agraria.
Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah ini murni strategi pemerataan pembangunan atau ada agenda lain di balik penempatan ratusan kepala keluarga di bekas lahan konflik?
Data yang dirilis Kementerian Transmigrasi menunjukkan bahwa dari total 1.394 Kepala Keluarga (KK) yang akan dipindahkan tahun ini, 504 KK atau lebih dari sepertiganya akan ditempatkan di Batam, spesifiknya di kawasan Rempang dan Barelang dengan pola transmigrasi nelayan.
Angka ini sangat signifikan dan menjadikan Rempang sebagai lokasi prioritas utama, mengalahkan sembilan kabupaten lain yang juga menjadi tujuan transmigrasi seperti Merauke, Sukamara, hingga Sumba Timur.
Penetapan Rempang sebagai tujuan utama ini tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah panas konflik agraria terkait proyek strategis nasional yang terjadi beberapa waktu lalu.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, mengklaim bahwa lonjakan program ini adalah bagian dari transformasi besar. Menurutnya, transmigrasi era sekarang bukan lagi program usang yang sekadar memindahkan orang.
“Transmigrasi hari ini bukan sekadar program lama yang dihidupkan kembali. Ini adalah gerakan baru, dengan pendekatan modern, terukur, dan berdampak luas,” kata Iftitah dalam keterangannya, Selasa (28/7/2025).
Ia menyebut, kenaikan signifikan dari 131 KK tahun lalu menjadi 1.394 KK tahun ini adalah untuk strategi pemerataan pembangunan dan regenerasi desa.
Menyebar dari Barat ke Timur dengan Berbagai Pola
Selain Rempang, program ini juga menyasar 9 wilayah lain dengan pola yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, antara lain:
- Merauke: 100 KK (pola lahan kering)
- Sukamara: 290 KK (pola lahan kering)
- Paser: 50 KK (pola lahan basah)
- Bulungan, Poso, Polewali Mandar, Sidrap: Gabungan pola Trans Karya Nusa dan Trans Lokal.
- Halmahera Tengah & Sumba Timur: Masing-masing 50 KK (pola lahan kering).
Lonjakan jumlah transmigran ini didukung oleh kenaikan anggaran kementerian yang juga meroket lebih dari 10 kali lipat.
Tak hanya itu, untuk memastikan program berjalan, Kementerian Transmigrasi juga menerjunkan 2.000 anggota "Tim Ekspedisi Patriot" yang terdiri dari mahasiswa dan akademisi ke 154 kawasan transmigrasi untuk melakukan riset sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Meski demikian, sorotan publik tetap tertuju pada Rempang. Keberhasilan program ini di sana akan menjadi pertaruhan besar, apakah mampu menjadi solusi pemerataan atau justru membuka babak baru persoalan sosial di masa depan.
TERPOPULER
