Setuju Syarat Ambang Batas, Legislator Golkar Ungkit Gus Dur: DPR Dibilang Kayak Taman Kanak-kanak

Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng, menegaskan, bahwa dirinya masih setuju dengan adanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Menurutnya, hal itu penting agar DPR RI tak disebut lagi seperti layaknya Taman Kanak-Kanak atau TK.

Hal itu ditegaskan Mekeng menanggapi adanya gugatan baru yang dilayangkan Partai Buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK) salah satunya meminta PT dihapuskan atau dihitung berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2029.

"Kalau menurut saya ya, ini ada parlemen Threshold. Kalau parlemen tersebut, kita kan udah sepakat bahwa dulu pernah nggak ada treshold kan? Terus akhirnya riuh-riuh di sini tahun 2004 kalau nggak salah itu.  Terus akhirnya kita bikin parliamentary treshold. Ya menurut tempat saya, kalau saya sih lebih sepakat tetap ada parliamentary treshold," kata Mekeng di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Menurutnya, adanya ambang batas parlemen juga untuk menghindari kegaduhan.

Terlebih ia menyinggung kala itu Presiden keempat RI Abdurahman Wahid alias Gus Dur menyebut DPR RI sebagai Taman Kanak-Kanak atau TK karena tak memiliki ambang batas.

"Supaya tidak riuh, jadi DPR tuh nanti dibilang jadi kayak taman anak-anak lagi. Kayak Pak Almarhum Gus Dur bilang ini kayak taman kanak-anak. Karena semua orang yang katakan kalau non-threshold itu orang yang punya cuma kursi satu aja bisa bikin ribut," katanya.

"Karena semua orang yang katakan kalau non-threshold itu orang yang punya cuma kursi satu aja bisa bikin ribut," sambungnya.

Untuk itu, ia menekankan penting adanya ambang batas parlemen.

"Jadi saya sih lebih sepakat threshold itu ya tetap aja ada. Silakan aja dari sekarang, jangan ribut mikirin thresholdnya dong," katanya.

"Sekarang mikirin bagaimana partai-partai ini masuk ke masyarakat masih ada 4 tahun dan dikenal oleh masyarakat dan dipilih oleh masyarakat. Jangan ributin thresholdnya," sambungnya.

Gugatan Partai Buruh di MK

Sebelumnya, Partai Buruh mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka ingin aturan ambang batas masuk DPR atau parliamentary threshold (PT), yang telah diputus MK agar diubah, dihapus total, atau dihitung berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2029.

Wakil Presiden Partai Buruh Said Salahudin menyampaikan, jika partainya tetap mengajukan uji materi meski ada Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 soal perintah kepada pembentuk undang-undang agar mengubah PT 4 persen pada Pemilu 2029.

Partai Buruh menginginkan MK membuat putusan yang menghapus PT atau mengubah cara penghitungannya.