REGIONAL:
Suara.com - Peringatan serius datang dari pemerintah pusat. Ancaman tsunami kini mengintai sejumlah wilayah pesisir Indonesia sebagai imbas dari gempa dahsyat yang mengguncang semenanjung Rusia. Tak mau ambil risiko, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengeluarkan perintah tegas kepada masyarakat dan seluruh aparat.
Pria yang akrab disapa BG itu meminta warga yang berada di wilayah terdampak untuk segera menjauhi pantai dan menghentikan seluruh aktivitas di perairan. Perintah ini bukan sekadar imbauan biasa, melainkan langkah antisipasi kritis untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.
"Masyarakat diharapkan menjauhi pantai, muara sungai, dan aktivitas perairan di wilayah yang masuk peringatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)," kata Budi Gunawan dalam siaran pers resminya, Rabu (30/7/2025).
Gelombang 0,5 Meter Mengintai Papua Hingga Sulut
Peringatan ini bukan isapan jempol. Menurut laporan resmi BMKG yang diterima Menko Polkam, beberapa wilayah pesisir Indonesia berpotensi diterjang kenaikan air laut hingga 0,5 meter.
BMKG telah secara resmi mengaktifkan sistem peringatan dini tsunami dengan level Waspada atau Siaga.
Wilayah yang masuk dalam zona merah potensi terdampak antara lain; Papua, Maluku Utara, Gorontalo, dan sebagian wilayah Sulawesi Utara.
"Tujuannya jelas, agar proses evakuasi dapat berjalan cepat jika skenario terburuk tsunami benar-benar terjadi," tegas BG.
Selain ancaman fisik dari gelombang laut, BG juga menyoroti bahaya lain yang tak kalah merusak, yaitu informasi hoaks. Di tengah situasi genting, ia memerintahkan masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Diharapkan masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Seluruh informasi resmi hanya bersumber dari BMKG, BNPB, BPBD, dan aparat TNI/Polri," jelas BG, menekankan pentingnya satu komando informasi.
Ia juga meminta warga di pesisir untuk mulai menyiapkan kebutuhan darurat secukupnya sebagai bagian dari kesiapsiagaan.
Perintah dari pusat langsung diturunkan ke seluruh lini. BG menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) wajib bergerak cepat untuk mengurangi hingga menghentikan total aktivitas masyarakat di kawasan pantai dan pelabuhan.
Pembaruan informasi dari BMKG juga harus disebarluaskan setiap 30 menit sekali hingga ancaman dinyatakan berakhir.
"Seluruh komponen pemerintah baik pusat maupun daerah sudah siap untuk antisipasi dengan bergerak cepat dan tepat," kata BG.
Tak hanya itu, ia mengaku telah memerintahkan TNI, Polri, Basarnas, dan BMKG untuk segera mendirikan posko-posko darurat dan merancang skema evakuasi yang efektif demi melindungi warga.
TERPOPULER
