Wamendagri Bima Arya Syok! Lihat Kondisi Halte Bus Makassar yang Mangkrak

Khusus BRT Mamminasata, nilai proyek ini menelan anggaran Rp53 miliar dan telah termasuk penyediaan 30 unit bus.

Anggaran tersebut berasal dari program pemerintah pusat yang disalurkan melalui pemerintah daerah.

Namun, seperti yang terjadi di halte depan Kampus Cokroaminoto, Jalan Perintis Kemerdekaan, tak ada lagi jejak fungsi aslinya.

Bagian atap yang bolong dibiarkan terbuka, rangka baja berkarat, dan lantai yang seharusnya dilapisi pelat besi kini telah raib.

Di dalamnya nampak satu kasur lusuh dan beberapa kantong plastik besar berisi barang-barang rongsokan yang menandakan tempat itu kini menjadi tempat tinggal pemulung.

Salah satu warga sekitar, Maddo mengatakan, dulu halte itu sempat dijaga oleh petugas, terutama saat awal-awal program BRT mulai dijalankan.

Namun kini, tak satu pun petugas terlihat. Penumpang Teman Bus pun memilih naik di jalan raya.

"Dulu katanya mau seperti Trans Jakarta, tapi kita kita lihat sekarang kondisinya," kata Maddo.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Erwin Terwo, mengakui bahwa sebagian besar halte di wilayah Makassar dan sekitarnya kini dalam kondisi tak layak.

Ia bahkan menyebut besi-besi di halte dicuri oleh oknum tak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan struktur halte menjadi rapuh.

"Iya, besinya dicuri. Kami sudah laporkan ke pihak kepolisian," singkatnya.

Minimnya pengawasan dan tidak adanya petugas jaga juga membuat halte-halte ini rawan dirusak.

Beberapa warga menyebut pencurian bagian halte seperti pelat besi dan atap seng bukan hal baru dan sudah terjadi sejak dua tahun terakhir.

Masyarakat sempat antusias saat program Bus Mamminasata, Teman Bus dan terkini Trans Sulsel yang baru diluncurkan, terutama karena adanya bus yang beroperasi secara gratis. Dulunya juga sebagian halte tersebut full AC.

Namun dalam tujuh tahun terakhir, operasional bus angkutan umum terlihat makin sepi, sementara fasilitas pendukungnya rusak perlahan.

Kehadiran Wamendagri dan reaksi spontan saat melihat kondisi halte ini menjadi pengingat serius bagi pemerintah daerah.

Evaluasi terhadap program transportasi publik mendesak dilakukan agar anggaran yang telah digelontorkan tidak berakhir sia-sia.

Apalagi, di tengah upaya pemerintah mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi massal demi mengurangi kemacetan dan polusi.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing