Prabowo Mau Teken Keppres IKN dengan Syarat, DPR: Jangan Sampai Simbolis

Suara.com - Mimpi pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara resmi ternyata bisa saja tak berjalan mulus. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan terburu-buru meneken Keputusan Presiden (Keppres) yang krusial itu sebelum satu syarat utama terpenuhi: kesiapan infrastruktur secara total.

Sinyal 'rem' dari Istana ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Ia menyebut bahwa kelengkapan sarana dan prasarana di IKN menjadi harga mati sebelum Prabowo membubuhkan tanda tangannya di atas Keppres pemindahan ibu kota.

"Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam tiga tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi yudikatif. Ini adalah sarana prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau bapak presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta sebagaimana dilansir Antara.

Sikap hati-hati Prabowo ini mendapat dukungan penuh dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI, Mohamad Toha, menilai langkah tersebut sangat rasional dan mengedepankan kepentingan jangka panjang bangsa, bukan sekadar seremoni.

"Saya mendukung penuh sikap Pak Prabowo yang tidak terburu-buru dalam meneken keppres pemindahan ibu kota," ujarnya.

Toha memperingatkan agar pemindahan ibu kota tidak dilakukan secara serampangan hanya untuk mengejar target simbolis. Menurutnya, kesiapan infrastruktur adalah kunci agar pelayanan publik tidak kacau saat proses transisi.

"Tiga tahun ke depan merupakan waktu yang ideal untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Jangan sampai pemindahan dilakukan hanya demi simbolisasi, tetapi belum siap menopang fungsi pemerintahan," kata Toha.

Ia menegaskan bahwa kesiapan yang dimaksud mencakup semua aspek vital, mulai dari akses transportasi, jaringan komunikasi, hingga fasilitas perkantoran untuk seluruh lembaga negara.

"Pemindahan ibu kota tidak boleh dilakukan serampangan, tergesa-gesa, dan harus dihitung secara matang," ucapnya.