Terkuak! Alasan Bobby Urung Diperiksa KPK soal Skandal Korupsi Jalan di Sumut

Suara.com - Meski namanya ramai dikait-kaitkan dengan kasus korupsi terkait proyek pembangunan jalan yang telah menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut), Topan Ginting. Gubernur Sumut, Bobby Nasution ternyata urung diperiksa oleh KPK. 

Terungkap alasan di balik KPK belum menjadwalkan untuk memeriksa menantu Presiden ke-7 RI, Jokowi itu. Pasalnya, penyidik KPK belum juga mengajukan nama Bobby Nasution untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu. 

Hal itu diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

“Sejauh yang saya ketahui belum ada pengajuan (pemeriksaan kepada Bobby Nasution),” beber Asep dikutip dari Antara, Sabtu (2/8/2025).

Asep menyampaikan pernyataan tersebut untuk mengonfirmasi pernah atau tidaknya Bobby Nasution untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Sumut.

“Belum ada pengajuan surat panggilan terhadap yang bersangkutan,” katanya.

Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Selanjutnya, pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster tersebut, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (HEL), Dirut PT Dalihan Natolu Group M. Akhirun Efendi (KIR), dan Direktur PT Rona Na Mora M. Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).

Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut sekitar Rp231,8 miliar.

Untuk peran para tersangka, KPK menduga M. Akhirun Efendi dan M. Rayhan Dulasmi Piliang sebagai pemberi dana suap. Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Obaja Putra Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan di klaster kedua adalah Heliyanto.