REGIONAL:
Suara.com - Babak baru dalam perburuan buronan kelas kakap kasus korupsi tata kelola minyak mentah, Muhammad Riza Chalid, dimulai.
Namanya kini tak hanya menjadi buah bibir di Indonesia, tetapi telah menggema hingga ke ruang sidang parlemen Malaysia, memicu babak baru yang kian menyudutkan posisinya.
Kabar ini menjadi angin segar bagi Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), yang selama ini gencar menyoroti keberadaan Riza di negeri jiran tersebut.
Kegembiraan ini meledak setelah pemerintah Malaysia secara terbuka menegaskan tidak akan menjadi tameng bagi Riza Chalid dari proses hukum yang menjeratnya di Indonesia.
Penegasan krusial tersebut muncul dalam sesi tanya jawab di parlemen Malaysia pada Rabu (30/7/2025). Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Alamin, secara lugas menjawab pertanyaan dari anggota parlemen Ahmad Fashyal mengenai status Riza Chalid.
Alamin memastikan bahwa negaranya tidak akan memberikan perlindungan apa pun.
Sikap tegas pemerintah Malaysia ini disambut gembira oleh Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. Menurutnya, ini adalah sinyal positif bahwa ruang gerak Riza Chalid semakin sempit.
"MAKI cukup gembira karena keberadaan Riza Chalid jadi perdebatan parlemen Malaysia dan dengan tegas Wamenlu Malaysia menegaskan (pemerintah) tidak akan lindungi Riza Chalid," kata Boyamin Saiman dikutip dari ANTARA di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).
Dengan adanya 'lampu hijau' dari Malaysia, Boyamin mendorong pemerintah Indonesia untuk bergerak cepat. Ia berharap proses pemulangan atau ekstradisi Riza Chalid tidak lagi memakan waktu lama dan bisa segera direalisasikan.
"Kalau bisa pekan depan," ujar Boyamin penuh harap.
Diduga Nikahi Kerabat Sultan, Paspor Dicabut
Sebelumnya, MAKI telah melontarkan informasi intelijen yang menghebohkan. Boyamin memastikan bahwa Muhammad Riza Chalid memang berada di Malaysia.
Tak hanya itu, untuk memperkuat posisinya, Riza diduga telah menikahi seorang kerabat sultan dari salah satu negara bagian di Malaysia. Pernikahan ini ditengarai telah berlangsung sejak empat tahun lalu, menjadi salah satu alasan Riza merasa aman berada di sana.
Namun, Pemerintah Indonesia juga tidak tinggal diam. Dari dalam negeri, tekanan hukum terus dibangun. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, telah mengambil langkah tegas dengan mencabut paspor milik Riza Chalid.
Pencabutan paspor ini secara otomatis membuat status Riza menjadi ilegal di negara mana pun ia berada dan mempermudah proses deportasi.
Di sisi penegakan hukum, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga terus melanjutkan proses penyidikan. Kejagung telah menjadwalkan pemanggilan kembali Muhammad Riza Chalid sebagai tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah ini pada Senin, 4 Agustus 2025 mendatang.
Dengan statusnya sebagai tersangka dan kini paspornya dicabut, pemanggilan ini menjadi penegasan bahwa proses hukum akan terus berjalan, dengan atau tanpa kehadiran Riza.
TERPOPULER