Sirene Darurat Intoleransi Meraung, Alissa Wahid Ajak Bangsa Kembali ke DNA Asli

Suara.com - Sirene darurat untuk persatuan bangsa seolah meraung kencang. Rentetan kasus intoleransi yang meledak di berbagai daerah, mulai dari Pemalang, Depok, Sukabumi, hingga Padang menjadi bukti nyata bahwa ada sesuatu yang retak dalam tenun kebangsaan kita.

Merespons krisis ini, aktivis kemanusiaan Alissa Qotrunnada Wahid angkat bicara dengan nada tegas. Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Direktur Nasional Jaringan Gusdurian ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk berhenti basa-basi dan secara konkret meredam api intoleransi yang mengancam Indonesia.

Menurut Alissa, tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah mengelola keberagaman di tengah gempuran politik identitas dan pemahaman keagamaan yang kian eksklusif. Hal ini melahirkan sebuah mentalitas berbahaya menang-menangan.

Ia memperingatkan bahwa fanatisme kelompok yang selalu ingin memaksakan kepentingannya sendiri adalah racun bagi persatuan. Sikap ini secara perlahan menggerus empati dan membangun tembok kecurigaan antarwarga.

“Sikap ini memicu kecurigaan, nir-empati, dan menganggap kelompok lain sebagai musuh, yang pada akhirnya dapat menghancurkan persatuan bangsa,” kata Alissa dilansir dari Antara, Sabtu 2 Agustus 2025.

Di era digital, penyakit ini menyebar lebih cepat. Ujaran kebencian, caci maki, dan provokasi oleh pihak-pihak ekstrem, termasuk para buzzer, dengan mudah ditemukan di media sosial.

Alissa mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpancing dan ikut dalam pusaran kebencian tersebut.

Salah satu sorotan paling tajam dari Alissa ditujukan kepada aparat penegak hukum. Ia mengkritik praktik penegakan hukum yang sering kali berpihak pada kehendak kelompok mayoritas dengan dalih menjaga harmoni sosial.

Menurut dia, penegakan hukum dengan berdasarkan mengikuti kehendak kelompok mayoritas demi menjaga harmoni sosial perlu dicermati secara seksama, sebab praktik tersebut justru mengabaikan hak-hak setara yang dimiliki kelompok minoritas.

“Ini menjadi akar masalah dalam konflik pendirian rumah ibadah yang dialami kelompok minoritas di berbagai daerah, baik kelompok Muslim di wilayah mayoritas non-Muslim maupun sebaliknya,” ujar Alissa.

Menguatnya Politik Identitas, Mengedepankan kepentingan kelompok di atas kepentingan nasional.

Kembali ke DNA Bangsa, Pancasila Bukan Sekadar Jargon

Lantas, apa solusinya? Alissa mengajak bangsa ini untuk kembali mengingat DNA aslinya. Ia mengutip pesan mendalam dari sang ayah, Gus Dur "yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disama-samakan". Sebuah pengingat untuk menghargai perbedaan tanpa harus memaksakan pandangan.

Namun, ia juga menekankan sisi lain dari persatuan. "Namun pada saat yang sama, kita juga tidak boleh melupakan bahwa di antara kelompok-kelompok yang berbeda itu, kita terikat oleh satu jiwa, yaitu nasionalisme," ujarnya.

Untuk itu, Alissa menyerukan agar Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila tidak lagi diperlakukan sebagai jargon kosong atau pajangan dinding.

Nilai-nilai luhur tersebut harus menjadi panduan konkret bagi pemerintah dan aparat dalam bertindak, terutama saat menghadapi kasus main hakim sendiri, persekusi, dan ujaran kebencian.

"Kita perlu mengingat kembali bahwa kita punya nilai bersama yaitu Pancasila yang menuntun kita untuk bersikap adil, beradab, menjaga persatuan, dan bermusyawarah," pungkasnya. [Antara]