Presiden Prabowo Sampaikan Peringatan Keras untuk Korporasi; Lahan Negara Bukan untuk Dibakar

Suara.com - Sebuah pesan keras disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada korporasi yang lahannya terbakar untuk kepentingan membuka lahan, yakni pemerintah tidak kan menoleransi lagi kelalaian yang berujung pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengemukakan penekanan utama Presiden tersebut merupakan pada aspek pertanggungjawaban perusahaan.

"Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas bahwa tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” ujar Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Presiden menegaskan hal tersebut agar perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap lahan yang telah diberikan negara untuk dikelola.

Sikap ini menandakan pergeseran fokus, dari sekadar memadamkan api menjadi mencegahnya dengan menuntut akuntabilitas korporasi sejak awal. Kata Budi, sikap tegas pemerintah tersebut bertujuan utama untuk mencegah karhutla.

Pemerintah, lanjutnya, akan menerapkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, dukungan teknologi modern, dan kesiapsiagaan berkelanjutan. Sebagai bagian dari dukungan tersebut, pemerintah siap membantu transisi ke metode yang lebih baik.

Oleh sebab itu, tambah Menko Polkam, Presiden Prabowo akan memfasilitasi pembukaan lahan dengan teknologi modern untuk mencegah karhutla.

"Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025).

Dalam rapat itu, Presiden memberikan arahan kepada jajaran menterinya untuk mengantisipasi karhutla yang kerap terjadi selama musim kemarau.

Rapat dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah yang hadir secara langsung.

Sementara menteri-menteri yang ikut rapat melalui sambungan video telekonferensi, yaitu Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.