Di sisi lain, Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menyuarakan kekhawatirannya terhadap iklim demokrasi yang dirasa semakin represif. Ia menyoroti bagaimana kritik yang dilontarkan mahasiswa dan warga seringkali dihadapi dengan kekerasan oleh aparat.
"Gelagat pemerintah yang dirasa takut dengan kritik dan alergi dengan demokrasi," ujar Tiyo, menggambarkan respons negara terhadap perbedaan pendapat.
Tiyo juga mengungkap adanya bentuk represi yang lebih halus, yakni represi ideologis.
Upaya ini, menurutnya, bertujuan untuk memecah belah dan melemahkan gerakan mahasiswa dari dalam.
"Represi yang dialami oleh para mahasiswa dan para warga tidak hanya secara fisik. Represi ideologis dirasakan oleh mahasiswa sebagai upaya memecah belah gerakan mahasiswa. Dengan cara baru, tidak dengan tangan aparat kepolisian, melainkan dengan tangan mahasiswa lainnya," jelasnya.
Bentuk represi ini bisa berupa pembatasan kegiatan, pengawasan di lingkungan kampus, hingga kriminalisasi melalui undang-undang seperti UU ITE.
Fenomena ini, ditambah dengan intervensi elit politik dalam forum-forum mahasiswa, dinilai mencederai independensi dan marwah gerakan mahasiswa sebagai kekuatan penjaga moral publik.
Kritik Hudan juga menyasar kondisi penegakan hukum di Indonesia yang ia anggap paradoks. Di satu sisi, Indonesia adalah negara hukum, namun di sisi lain, hukum terasa bisa diperjualbelikan dan dijadikan alat untuk menekan lawan politik.
Hal ini menggerus kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan supremasi hukum.
Menghadapi berbagai tantangan ini, masa depan demokrasi Indonesia berada di persimpangan jalan. Partisipasi aktif dan kritis dari generasi muda menjadi kunci untuk mendorong perubahan menuju demokrasi yang lebih substantif dan berkeadilan.
Namun, tanpa adanya perbaikan fundamental dalam tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan budaya politik, cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur akan semakin jauh dari harapan.
Reporter : Nur Saylil Inayah
TERPOPULER
