Suara.com - PDI Perjuangan telah menentukan jalan politik yang unik sebagai 'penyeimbang' pemerintah. Pilihan tersebut dinilai akan berpengaruh pada perolehan suaranya pada Pemilu 2029.
Namun, pakar politik mengingatkan, langkah yang terkesan dualistis ini bisa menjadi pertaruhan besar yang berpotensi menggerus loyalitas pemilih.
Hal itu diungkap pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.
Menurutnya, pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut PDIP bukan partai koalisi dan bukan oposisi, tapi sebagai partai penyeimbang pemerintah, menunjukkan sikap dualisme.
"Saya melihatnya konsekuensinya ini bisa kepada pemilihan legislatif dan Pilpres 2029," kata Jamiluddin saat dihubungi Suara.com, Senin (4/8/2025).
Dia menyebut bahwa PDIP yang bersikap dualisme akan sulit diterima oleh masyarakat.
Sebab, sejak kalah pada Pilpres 2024, publik berekspektasi PDIP menjadi partai oposisi yang bersikap kritis terhadap pemerintah.
Apalagi PDIP memiliki pengalaman panjang sebagai partai oposisi, seperti pada dua periode pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Selama satu dekade itu, PDIP menunjukkan diri sebagai partai yang kerap menyampaikan kritikan keras.
"Karena itu saya khawatir PDIP ini pelan-pelan akan ditinggal oleh pemilihnya, bila PDIP tetap bersikap dualisme seperti ini," ujar Jamiluddin.
Jamiluddin juga mengingatkan bahwa partai yang menunjukkan dualisme, tidak akan pernah mendapatkan perolehan suara yang signifikan.
Dia mencontohkan Partai Demokrat—yang selama dua periode Pemerintahan Jokowi, menempatkan diri sebagai partai penyeimbang pemerintah.
"Dan itu kan juga suara Demokrat tidak naik. Jadi saya melihat memang sikap-sikap yang tidak tegas di perpolitikan nasional, itu berdampak pada perolehan suara pada Pemilu berikutnya," jelasnya.
Jadi Partai Penyeimbang
Sebelumnya diberitakan, Megawati menyatakan sikap PDIP pada pemerintahan dalam pidato penutupan Kongres Ke-VI PDIP di Bali.
TERPOPULER
