REGIONAL:
Suara.com - Sinyal dukungan yang dilontarkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam Kongres VI PDIP langsung disambut oleh Istana. Namun, di balik sambutan positif itu, pemerintah menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak serta-merta menjadi tiket bagi PDIP untuk masuk ke dalam kabinet.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara gamblang menyebut bahwa mendukung pemerintah tidak harus selalu berarti bergabung dalam kekuasaan.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sangat menghargai sikap PDIP. Menurutnya, pemerintah memang membutuhkan masukan dan kontrol, bahkan dari pihak di luar koalisi.
"Mendukung kan tidak selalu harus bergabung ke dalam pemerintah," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).
"Apa yang disampaikan Ibu Ketum Megawati di dalam Kongres PDI-P itu juga sesuatu yang baik. Tidak ada salahnya. Memang pemerintah juga butuh check and balance, butuh masukan. Enggak ada masalah," sambungnya.
Pernyataan ini seolah menjadi pesan bahwa Istana membuka pintu untuk kerja sama, namun tidak secara otomatis untuk berbagi kursi kekuasaan.
Soal Jatah Kursi Menteri, Istana Tegas: Belum Ada Omongan!
Saat dicecar lebih lanjut apakah pemerintah telah menyiapkan kursi di kabinet sebagai 'hadiah' atas sinyal dukungan Megawati, Prasetyo Hadi memberikan jawaban yang sangat tegas dan singkat.
Ia mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan apa pun yang mengarah pada pembagian kursi menteri untuk PDIP.
"Belum ada pembicaraan di sana," ucapnya.
Jawaban ini seolah menutup spekulasi liar yang berkembang di publik mengenai kemungkinan PDIP merapat ke dalam Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil peran sebagai oposisi, melainkan akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat.
"Peran kami adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," ujar Megawati dalam pidatonya.
Namun, ia juga memberikan peringatan keras. Dukungan PDIP tidak bersifat mutlak. Partainya akan tetap bersikap kritis dan bersuara lantang jika ada kebijakan yang dianggap menyimpang dari nilai Pancasila dan keadilan sosial.
“Kami akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegasnya.
Sikap "abu-abu" PDIP ini menunjukkan bahwa meski tidak menjadi oposisi frontal, mereka akan tetap menjadi kekuatan penyeimbang yang vokal dari luar pemerintahan.
TERPOPULER
