REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dikabarkan memiliki hutang senilai Rp 300 milyar.
Hutang itu katanya, melibatkan Pemprov Jabar dan BPJS Kesehatan.
Hutang tersebut dikabarkan sudah dilunasi Pemprov Jabar.
Informasi itu beredar di media sosial (Medsos) Facebook.
Akun Facebook dengan nama "Novita" mengunggah konten video soal klaim Pemprov Jabar berhutang Rp 300 milyar ke BPJS Kesehatan pada Kamis, 3 Juli 2025.
Terdapat keterangan diberikan pengunggah, berikut narasinya:
“Dedi Mulyadi hut4ng BPJS yang 300 miliar sudah dib4y4r
Jika masih ada rumah sakit yang menolak memp3rsulit atau pelayanan kurang baik l4porkan s4ja atau vir4lkan”.
Per Kamis, 31 Juli 2025, konten tersebut telah mendapat lebih dari 7.400 tanda suka dan 555 komentar.
Melansir dari TurnBackHoax.id, tim pemeriksa fakta memasukkan kata kunci “utang Pemprov Jabar ke BPJS” ke mesin pencarian Google.
Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan.
Pertama, pemberitaan metrotvnews.com “Gubernur Jabar Potong APBD untuk Bayar Utang ke BPJS Kesehatan” yang tayang Jumat, 20 Juni 2025.
Berita ini menyebut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memotong anggaran belanja yang tidak penting untuk melunasi tunggakan BPJS Kesehatan Jabar sebesar Rp 334 miliar.
Kedua, pemberitaan detik.com “Pemprov Jabar Nunggak BPJS Kesehatan Rp 330 M, Ini Biang Keroknya” yang tayang Senin, 23 Juni 2025.
Berita ini menyebut Pemprov Jabar mencatatkan utang sekitar Rp 330 miliar untuk keperluan bantuan biaya BPJS Kesehatan kabupaten dan kota.
Untuk diketahui, Pemprov Jabar masih mencari jalan keluar agar tunggakan itu bisa dilunasi, salah satunya dengan menganggarkannya dalam APBD Perubahan 2025 yang saat ini sedang dibahas bersama DPRD.
Bisa disimpulkan, unggahan berisi klaim “Pemprov Jabar sudah lunasi utang Rp300 miliar ke BPJS Kesehatan” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
TERPOPULER
