MA Janji Usut Cepat Laporan Tom Lembong Soal 'Hakim Berat Sebelah' di Persidangan

Suara.com - Mahkamah Agung (MA) memastikan bakal segera mempelajari berkas aduan dari Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh majelis hakim dalam persidangannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Juru Bicara MA, Agung Yanto, memastikan bahwa laporan dari kuasa hukum mantan menteri perdagangan (mendag) tersebut akan ditangani dengan cepat dan serius.

"Makanya di sini tadi kan saya sebutkan, Ketua Mahkamah (Agung) secepatnya akan mempelajari dan menindaklanjuti. Apakah perlu klarifikasi atau tidak,” kata Yanto di kantornya, Rabu (6/8/2025).

Ia menegaskan bahwa MA menghormati hak setiap individu yang merasa dirugikan dalam proses peradilan.

"Bagi mereka yang merasa dirampas hak-haknya itu ya kita hormati," ucapnya.

Menurut Yanto, laporan ini akan diteruskan ke Badan Pengawas (Bawas) MA untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bawas MA, sebagai perpanjangan tangan Ketua MA, memiliki wewenang untuk melakukan klarifikasi dan penyelidikan internal.

"Dan kalau ditemukan penyimpangan diberi wewenang untuk memberi rekomendasi kepada pimpinan MA," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, secara resmi melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan majelis hakim dalam persidangan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Zaid menegaskan, langkah ini diambil bukan sekadar mencari pembenaran, melainkan sebagai bagian dari perjuangan jangka panjang untuk memastikan proses hukum di Indonesia berjalan adil.

"Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tom Lembong dan Pak Ari Yusuf Amir setelah keluar dari Rutan Cipinang bahwasannya Ia tidak ingin bahwa bebasnya dia itu adalah akhir dari perjuangan perbaikan sistem hukum di Indonesia,” kata Zaid di kompleks Mahkamah Agung, Senin (4/8/2025).

"Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya. Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah, kita selesai. Enggak, dia komitmen dengan perjuangannya. Ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi,” jelasnya.

Tudingan Pelanggaran Asas Fundamental

Fokus utama laporan tersebut adalah sikap salah satu hakim anggota. Menurut Zaid, hakim tersebut tidak menunjukkan adanya dissenting opinion (perbedaan pendapat) dan justru secara konsisten menunjukkan keberpihakan selama proses sidang.

"Karena tidak ada dissenting disitu adalah kita laporkan semuanya tentu. Namun yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent (asas praduga tidak bersalah)."

"Dia tidak mengedepankan asas itu, tapi mengedepankan asas presumption of guilty (asas praduga bersalah)," ucap Zaid.

Ia menggambarkan bagaimana kliennya, yang seharusnya diposisikan tidak bersalah, justru digiring seolah-olah bersalah lewat cara hakim membangun kesimpulan dari keterangan para saksi.

“Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan. Nah ini kita lihat dari apa dari cara mengiring suatu kesimpulan berdasarkan keterangan saksi-saksi di pengadilan,” katanya.

Apalagi, Zaid mengemukakan ada kejanggalan dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang dinilainya tidak sesuai.

“Terlebih lagi, pada saat dikatakan bahwasannya Pak Tom Lembong itu mengedepankan ekonomi kapitalis ya kan."

"Itu beliau yang membacakan pertimbangannya di sisi lain juga dari pertimbangan itu, dia tidak melihat bahwa yang melaksanakan penugasan ini adalah kooperasi,” ujarnya.