REGIONAL:
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani turut merespons langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti yang berencana melarang permainan digital seperti Roblox perlu dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan psikososial anak di ruang digital.
Namun, ia mengingatkan kebijakan pelarangan harus disertai strategi literasi digital yang sistemik dan berkelanjutan.
"Masalahnya bukan hanya pada game tertentu seperti Roblox. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana membekali anak-anak dengan kemampuan kritis dan proteksi sejak dini di tengah banjir konten digital," kata Puan kepada wartawan, Kamis (7/8/2025).
“Sehingga memang diperlukan adanya reformasi literasi digital anak di tengah maraknya konten-konten yang seringkali tak cocok bagi anak-anak tapi bisa diakses dengan mudah oleh mereka,” sambungnya.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan pendekatan menyeluruh dalam meningkatkan literasi digital anak-anak.
Ia berpandangan larangan terhadap platform atau game digital tertentu perlu diiringi dengan edukasi yang mencakup tiga elemen kunci yakni anak, orang tua, dan tenaga pendidik.
"Anak-anak harus dipahamkan, bukan sekadar dicegah. Orang tua dan guru pun perlu dibekali dengan kemampuan membimbing anak menghadapi konten digital, bukan hanya mengawasi,” tegasnya.
Puan pun mendorong agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera menjalin kemitraan lintas sektor termasuk dengan Komdigi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Ia menekankan pentingnya sebuah sistem terpadu untuk memberikan perlindungan bagi anak di ruang digital.
"Saya mendorong agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak berjalan sendiri. Harus ada kemitraan lintas sektor termasuk dengan Komdigi, KPAI, dan pelaku industri teknologi untuk merancang Pedoman Nasional Perlindungan Anak di Ruang Digital secara komprehensif dan aplikatif,” ungkapnya.
Puan menegaskan, komitmen DPR RI untuk mendukung upaya tersebut, baik melalui dukungan legislasi maupun penganggaran agar kebijakan perlindungan anak di dunia digital tidak berhenti pada instruksi sektoral semata.
"Jika ruang digital adalah masa depan anak-anak kita, maka negara tidak boleh absen dari tanggung jawab membentuknya. Bukan hanya melarang, tapi mempersiapkan mereka untuk menjadi pengguna digital yang cerdas, kritis, dan aman,” pungkasnya.
Larang Anak-anak Main Roblox
Sebelumnya, pemerintah Indonesia kembali menyoroti game online, Roblox yang belakangan ramai dimainkan anak-anak. Game ini dinilai mengandung unsur kekerasan yang bisa berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, bahkan secara tegas mengimbau agar siswa tidak memainkan Roblox.
Ia menilai anak-anak belum sepenuhnya mampu membedakan dunia nyata dan dunia simulasi, sehingga berisiko meniru adegan kekerasan yang ada di dalam game.
Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah siap mengambil langkah tegas, termasuk pemblokiran, jika terbukti ada konten yang membahayakan.
"Kalau memang kita merasa sudah melewati batas, apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan (diblokir)," tegas Prasetyo.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun tak tinggal diam.
Mereka melakukan evaluasi harian terhadap berbagai platform digital, termasuk Roblox. Fokusnya adalah memantau potensi konten yang mengandung kekerasan, ujaran kebencian, atau materi lain yang dianggap destruktif.
TERPOPULER
