Infografis
Suara.com - Kekosongan jabatan Wakil Panglima Tinggi (Wapangti) selama 25 tahun kembali ramai diperbincangkan usai Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal melantik orang nomor dua di TNI.
Sebelumnya, jabatan Wapangti TNI pernah diisi oleh Jenderal Fachrul Razi yang menjabat dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun, yakni mulai Oktober 1999 hingga September 2000.
Kala itu, jabatan Panglima TNI dijabat oleh Laksamana (TNI) Widodo AS.
Pengangkatan Wapangti oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu menjadi menarik. Sebab, sosok yang dijadikan Wapangti bukan berasal dari perwira tinggi berbintang empat.
Sebelum diangkat menjadi wapangti, Fachrul Razi berpangkat letnan jenderal dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemenhan).
Artinya, saat itu tidak ada ketentuan mutlak bahwa sosok yang diangkat menjadi wakil panglima tinggi merupakan perwira tinggi jenderal penuh.
Padahal, saat itu ada sosok Jenderal Tyasno Sudarto yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Meski begitu, jabatan wapangti hanya seumur jagung. Pada tahun 2000 saat akan lengser, Gus Dur menghapus jabatan tersebut.
Belakangan, Presiden Prabowo Subianto kembali merencanakan akan melantik Wapangti TNI, jabatan krusial yang telah lama dibiarkan kosong.
Baca Juga: Bursa Calon Wakil Panglima TNI: Adu Kuat Tiga Jenderal Bintang 4, Siapa Paling Potensial?
Meski begitu sejumlah nama dikabarkan memiliki peluang untuk menduduki posisi tersebut, yakni KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Mohammad Tonny Harjono, KSAL Laksamana Muhammad Ali dan Wakil KSAD Letjen Tandyo Budi R.
Pelantikan Wapangti
Adapun, upacara pelantikan dan gelar Kehormatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Batujajar, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (10/8/2025) mendatang.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei, mengonfirmasi rencana tersebut. Ia membenarkan bahwa kursi Wakil Panglima TNI akan segera diisi setelah puluhan tahun tidak aktif.
"Iya," ucap Kristomei singkat saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu (6/8/2025).
Namun, Mayjen Kristomei belum bersedia mengungkap identitas perwira tinggi yang akan menduduki jabatan strategis tersebut, sehingga memicu berbagai spekulasi di kalangan pengamat militer.
Belakangan pengaktifan jabatan tersebut mendapat respons positif Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh.
Ia menilai langkah tersebut sangat tepat mengingat beban kerja dan tanggung jawab Panglima TNI yang besar sebagai garda terdepan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh meyakini, kehadiran Wapanti TNI akan sangat membantu panglima dalam mengawal program "Astacita" yang dicanangkan oleh Presiden.
"Kalau melihat beban kerja dan tanggung jawab sebagai Garda Pertahanan NKRI, sekaligus mengawal Astacita Pak Presiden, tentu menghidupkan kembali Wakil Panglima, ini sebuah keputusan yang sangat tepat," kata Oleh kepada Suara.com, Kamis (7/8/2025).
Oleh kemudian membuat perbandingan dengan kementerian lain yang sudah memiliki wakil menteri untuk memaksimalkan kinerja.
"Dan tentu kita lihat beberapa kementerian juga hari ini sudah full ya, ada wakilnya. Nah kalau misalkan Panglima juga sangat tepat kalau diberikan wakil sebagai mitra koordinasi dan maksimalisasi daripada program TNI itu sendiri," katanya.
