Batalkan Kenaikan Pajak 250 Persen, Bupati Pati Tak Jadi Perbaiki Jalan hingga Rumah Sakit

Suara.com - Usai batalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, Bupati Pati Sudewo menyampaikan ada sejumlah konsekuensi yang harus diterima akibat pembatalan rencana tersebut.

Bupati Pati Sudewo mengatakan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang telah dianggarkan dalam perubahan APBD 2025 terpaksa harus dibatalkan.

"Memang ada konsekuensi beberapa pekerjaan yang sudah dimasukkan dalam rencana perubahan anggaran tahun 2025 ini tidak berjalan," kata Bupati Pati Sudewo, mengutip dari unggahan Facebook Patinews, Jumat 8 Agustus 2025.

Salah satu proyek yang paling krusial dan terpaksa dibatalkan adalah perbaikan infrastruktur jalan.

Menurut Sudewo, beberapa ruas jalan yang perbaikannya merupakan janji untuk mengakomodir usulan dari para kepala desa kini tidak dapat direalisasikan.

"Jadi, ada beberapa infrastruktur jalan yang masuk di situ yang merupakan janji kami mengakomodir permintaan kepala desa itu juga tidak berjalan," ujar Sudewo.

Selain jalan, proyek pembangunan di sektor kesehatan juga ikut terdampak pembatalan kenaikan PBB P2 250 persen.

Sudewo mengatakan rencana perbaikan darurat di RSUD RAA Soewondo yang kondisinya membahayakan terpaksa ditunda.

Padahal, Sudewo beranggapan perbaikan ini dinilai mendesak untuk menjamin keselamatan pasien dan staf rumah sakit.

"Ada juga perbaikan RSUD Soewondo, itu plafonnya jebol yang memang membahayakan pasien kalau plafon itu jatuh," imbuh Sudewo.

"Maksud kami juga akan saya tangani pada anggaran perubahan ini. Akhirnya juga batal, tidak bisa dilaksanakan," jelas Sudewo dengan rinci.

Proyek penataan Alun-Alun Pati yang bertujuan untuk meningkatkan estetika dan fungsi ruang publik juga menjadi korban.

Sudewo memaparkan beberapa rencana detail untuk wajah baru alun-alun yang kini harus ditunda dulu.

"Nah alun-alun tuh demikian. Mengapa alun-alun ini akan kami tata lagi? Karena alun-alun ini ada tempat duduk kecil-kecil, yang mana tempat duduk ini tidak dipakai duduk atau nongkrong tapi orang lewat terganggu dengan tempat duduk yang kecil ini," katanya memaparkan.

Salah satunya, Sudewo mengatakan tak bisa menata alun-alun lebih estetik dengan menghilangkan beberapa spot.

"Kemudian juga banyaknya tiang bendera di berbagai sisi itu justru tidak mendukung estetika, itu juga ingin saya rampingkan menjadi sembilan bendera saja. Kemudian, lantainya yang sudah jelek itu ingin saya ganti jadi tidak mengubah total. Tapi itu juga tidak berlanjut," ujarnya.

Meski banyak proyek dihentikan, Sudewo memastikan bahwa tidak semua pembangunan berhenti.

Proyek yang sumber dananya berasal dari anggaran murni, seperti pembangunan masjid akan tetap berjalan sesuai rencana.

"Kalau masjid itu kan memang anggaran murni," tutur Sudewo.

Sebelumnya, Sudewo memutuskan pembatalan kenaikan PBB P2 ini sebagai respons atas rencana aksi demonstrasi besar-besaran oleh warga yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2025.

Sudewo juga ingin menciptakan situasi yang lebih kondusif setelah memutuskan untuk membatalkan kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen.