Era Sunyi di Kafe? Aturan Royalti Ancam Playlist Andalan Pengusaha

Suara.com - Suasana nyaman di kafe atau restoran langganan Anda mungkin akan segera berubah menjadi lebih hening.

Akar masalahnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021, yang mewajibkan pembayaran royalti untuk setiap pemutaran lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial.

Bagi para pengusaha, terutama di bidang kuliner, musik bukanlah sekadar hiasan, melainkan elemen strategis untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.

Kini, strategi itu datang dengan biaya tambahan yang menimbulkan kekhawatiran.

Bahkan, diskusi mengenai aturan ini meluas hingga mencakup pemutaran suara alam seperti rekaman kicau burung yang juga disebut-sebut dapat dikenakan kewajiban serupa.

Akibatnya, para pemilik usaha kini berada di persimpangan jalan: menanggung biaya tambahan untuk royalti, susah payah mencari musik bebas lisensi, atau mengambil risiko kehilangan daya tarik dengan membiarkan ruang usaha mereka senyap.

Salah satu pemilik café di Nostalgic di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Ridha Andi Patiroi mengatakan meski sudah ada aturan tersebut ia masih tetap memutar lagu-lagu Indonesia.

Karena playlist tersebut juga sangat membantu meningkatkan jumlah pengunjung.

“Kalau soal pemutaran lagu-lagu masih sama sampai hari ini. Kita putar play list yang sudah ada,” katanya Rabu (6/8/2025) pagi.

Tidak hanya café yang dikelola, pemutaran juga Indonesia juga masih dilakukan di sejumlah tempat nongkrong lainnya di Kota Mataram.

Apalagi saat ini, usaha café atau tempat nongkrong sedang menggeliat di Kota Mataram.

“Café-café yang lain di Kota Mataram yang masih memutar lagu-lagu Indonesia,” katanya.

Di kota-kota besar lainnya, sudah mulai tidak memutar lagu karena takut dimintakan royati.

Bahkan beberapa menggantinya dengan suara alam seperti suara burung dan lainnya.

Namun kembali ada aturan baru, dimana suara burung juga aka dikenakan royalty.